Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga Rp22.513 triliun pada 2045. Lonjakan tersebut membuat isu tata kelola teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), perlindungan data, dan keamanan siber, semakin menjadi perhatian di kawasan Asia Tenggara.
Mengacu pada laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang menggunakan data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 20,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp22.513 triliun pada 2045.
Programme Director TFGI, Citra Nasruddin, mengatakan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat tata kelola digital tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan regulasi baru.
"Yang penting bukan sekadar membuat aturan, tetapi bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan baru yang terus muncul," ujar Citra dikutip Rabu (13/5/2026).
Sementara itu, Managing Director for Policy Design and Operations ERIA, Aladdin D. Rillo, menilai transformasi digital ASEAN kini memasuki fase baru yang menuntut regulasi lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan kesiapan digital masing-masing negara.
"Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur," kata Rillo.
Digital and AI Policy Economist ERIA, Randeep Kaur, menyoroti semakin kompleksnya hubungan antara perkembangan AI dan tata kelola data.
Menurut dia, banyak regulasi perlindungan data saat ini belum mampu mengejar kecepatan perkembangan teknologi AI, terutama terkait isu persetujuan penggunaan data, privasi, hingga pengelolaan data.
Karena itu, negara-negara ASEAN dinilai perlu membangun regulasi yang lebih adaptif agar inovasi teknologi tetap berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan kepercayaan publik.
Isu tersebut mengemuka dalam forum tertutup bertajuk "Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia" yang digelar Economic Research Institute for ASEAN and East Asia bersama Tech for Good Institute di Jakarta, Senin (12/5).
Forum yang dihadiri dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga kebijakan regional untuk membahas arah tata kelola AI dan data di Indonesia ini membahas arah baru regulasi teknologi di Asia Tenggara, khususnya tata kelola AI dan data, di tengah dinamika geopolitik dan transformasi digital yang berkembang cepat di kawasan.
Dalam forum tersebut, TFGI sekaligus meluncurkan laporan tahunan bertajuk The Evolution of Tech Governance in Southeast Asia 2026 yang memetakan perkembangan kebijakan teknologi di enam negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Diskusi ini berlangsung ketika ASEAN tengah mempercepat negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan rampung dan ditandatangani pada 2026
TFGI dan ERIA menyatakan akan terus mendorong dialog regional berbasis riset dan pengalaman kebijakan untuk memperkuat integrasi digital dan tata kelola teknologi di Asia Tenggara.
Simak Video "Video AI Bikin Konsumsi Air Dunia Melejit: Dampaknya Bisa Kekeringan!"
(agt/agt)