Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sebanyak 3.000 desa yang masuk kategori blankspot atau tidak tersedia akses internet.
Persoalan tersebut yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan akses internet di Tanah Air.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktora Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komdigi, Mulyadi, mengatakan cakupan sinyal internet mobile sudah 95% dari total populasi Indonesia. Namun di sisi lain, masih ada ribuan desa yang belum ada yang teraliri koneksi di era digital saat ini.
"Kalau mobile broadband 95%, tapi pada kenyataan 3.000 desa blankspot atau sinyal internet lemah," ujar Mulyadi di acara Morning Tech, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Sementara itu, di sisi jangkauan fixed broadband berada di angka 72,12%. Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2029 untuk jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan ditingkatkan hingga 90% di 2029.
"Ini yang harus kita kejar untuk mengatasi kesenjangan digital. Tapi, ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, namun harus dikerjakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Komdigi, Pemerintah Daerah juga harus dilibatkan, Kemendagri, dan instasi terkait karena penggelaran ini dilaksanakan di daerah," tuturnya.
Mulyadi menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat tidak campur lagi terkait pembangunan infrastruktur digital.
"Kalau jalan raya kita masih spend, kemudian bandara, tapi untuk infrastruktur digital itu tidak untuk di luar wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan)," kata Mulyadi.
Mengenai daerah yang belum tersedia akses internet di wilayah non-3T, disebutkan Mulyadi daerah itu diatasi oleh para pelaku usaha swasta yang menjadi penyelenggara.
"Penyelenggara telekomunikasi ini adalah bagian dari pelaku pembangunan," pungkasnya.
Simak Video "Video: Mendes PDT Dorong Percepatan Akses Internet untuk Ekonomi Desa"
(agt/rns)