Heboh Data Pelamar Bisa Diakses Bebas, Komdigi Akui Faktor Kualitas SDM

Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara terkait viralnya dokumen pelamar kerja yang bisa diakses semua orang. Padahal dokumen tersebut adalah data pribadi. Apa respon dari Komdigi?

Celah tersebut dibongkar oleh konten creator Abil Sudarman di media sosial yang kemudian jadi sorotan publik di dunia maya. Kejadian tersebut diunggah pada akhir Januari lalu dan Komdigi baru menanggapi konten viral itu saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).

Hal itu awalnya ditanyakan oleh anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2). Nurul mempertanyakan sebuah unggahan viral, yakni akun yang membicarakan soal proses pendaftaran kerja di Komdigi tersebut.

"Dia membongkar begitu yang mau mengajukan lowongan kerja atau apa sebagai peminat, lowongan kerja kalau nggak salah ya. Nah, dia memasukkan ke website, ternyata didapat website-nya Komdigi itu semua pelamar dan seluruh data-datanya bisa terbaca," sebut Nurul.

Adapun dalam unggahan viral tersebut, dijelaskan bahwa lowongan Komdigi yang dimaksudkan mencantumkan sebuah tautan yang mengarah ke Google Drive untuk memasukkan sejumlah daftar persyaratan. Namun isi data pelamar yang telah diunggah ke dalam Google Drive itu bisa dilihat oleh orang lain karena aksesnya tidak dibatasi.

Pengunggah tersebut kemudian menyoroti isu perlindungan data pribadi yang seharusnya menjadi fokus Komdigi. Sebab, pendaftar lain bisa dengan mudah membuka data diri orang lain yang ada di dalam Google Drive itu.

Menjawab itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengaku memahami masukan tersebut dan mengakui kualitas SDM di Komdigi perlu ditingkatkan. Sementara itu, untuk masalah lowongan kerja tersebut, kini telah ditangani internal.

"Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, saat ini sudah sedang ditangani secara internal dan prosesnya Pak Irjen sendiri sudah turun untuk melakukan review terhadap hal-hal yang kalau misalnya terjadi kesalahan prosedur," ucap Ismail dalam rapat tersebut.

(agt/rns)