Depkominfo Terima Aliran Dana Korea US$ 21 Juta

Jakarta - Dana US$ 21 juta dari Korea Selatan akan mengalir ke Departemen Komunikasi dan Informatika. Dari sumber yang sama, dana US$ 16 juta akan mengalir ke Batam. Ada apa? Dana tersebut merupakan pinjaman lunak melalui skema Economic Development Cooperation Fund (EDF). Rinciannya, untuk National ICT Human Resources Development Project senilai US$ 21 juta akan dialirkan lewat Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), sedangkan untuk pengembangan Batam E-Government Project senilai US$ 16 juta akan dialirkan ke otoritas Batam. Naskah pengaturan pinjaman lunak tersebut ditandatangani di Ruang Nusantara, Kantor Departemen Luar Negeri, Jakarta, Selasa (15/5/2007). Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Deplu, Primo Alui Joelianto dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Lee Sun-jin atas nama pemerintahan Korea Selatan. Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua negara yang tertuang dalam Deklarasi Bersama mengenai kemitraan strategis yang ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Korea Roh Moo-hyun pada 4 Desember 2006. "Indonesia merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi, terutama industri ICT yang berkembang sangat pesat. Bantuan ini untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, karena kami punya keahlian di bidang ICT dan ingin berbagi," ujar Lee seusai penandatanganan. Depkominfo Gandeng KampusKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Depkominfo, Aizirman Djusan, mengatakan pinjaman ini akan digunakan untuk membangun ICT Center guna mendidik aparatur pemerintah serta guru-guru mengenai teknologi informasi. Aizirman mengatakan ICT Center itu nantinya akan ditempatkan di Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Kita bekerjasama dengan UIN, karena ini pekerjaan yang besar dan butuh tenaga profesional. UIN memiliki kapabilitas itu," tuturnya.Bantuan National ICT Human Resources Development Project akan berbentuk uang tunai dan sumber daya manusia dari Korea. Tenggat waktu pelunasan pinjaman lunak itu adalah 30 tahun. Deputi Pengawasan dan Pengendalian Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Asroni Harahap, mengatakan proses pemilihan Batam sebagai Pilot Project dilakukan berdasarkan seleksi dari pemerintah Korea. Selain Batam, calon penerima bantuan adalah Bandung dan Bali. "Kalau Bandung mereka anggap lebih cocok untuk pendidikan, sedangkan Bali untuk hiburan. Batam yang mereka anggap menarik untuk pilot project e-Government," ujar Asroni. Aizirman mengatakan Batam juga dipilih karena perkembangan infrastruktur yang lebih baik dan memadai. "Batam daerah yang sedang berkembang dan kita lebih mudah untuk menatanya. Setelah Batam ini, jika sukses, proyek serupa akan di-roll-out ke daerah lain," Aizirman menambahkan. (wsh/wsh)