Jelang Pemilu 2024, media sosial dianggap menjadi pisau bermata dua. Hal ini karena media sosial bisa melahirkan berkah sekaligus ancaman seperti dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja.
"Awalnya saya kita media sosial ini berkah, ternyata pisau bermata dua bisa jadi berkah bisa jadi ancaman," ungkapnya dalam acara Demi Indonesia: Cerdas Memilih yang diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (07/12/2023).
Ia juga memiliki kesepakatan dengan KPU, Kominfo dan Polri untuk mengawasi media sosial di masa kampanye Pemilu 2023.
"Inilah yang menjadi konsen bersama teman-teman KPU, Kominfo dan Polri, bahwa media sosial ini harus kita awasi," jelas Bagja.
Berhubungan dengan itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam), Komisaris Jenderal (Pol) Fadil Imran juga menjelaskan bahwa Polri akan memberantas berita bohong di media sosial. Ia mengklasifikasikan berita bohong menjadi dua jenis.
Pertama adalah berita bohong yang tidak memiliki risiko yang menimbulkan kerusuhan dan berita bohong yang memiliki risiko menimbulkan kerusuhan. Tindakan bagi kedua jenis berita bohong itu pun berbeda.
"Kalau dia sifatnya hanya mengganggu dalam konteks pencemaran nama baik maka tugasnya hanya meluruskan, dicari dan diberi literasi, tapi kalau sudah dapat menyebabkan kerusuhan dan SARA maka itu dapat langsung diproses," terang Fadil.
Pada sesi diskusi ini juga turut hadir Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu yang menjelaskan bahwa dalam problem media sosial yang menjadi pisau bermata dua jelang pemilu, pers juga memiliki peran. Menurutnya, pers bisa berperan sebagai wasit yang adil.
"Pers nasional harus menjadi wasit yang adil, pers dipersepsikan sebagai pilar keempat, oleh karena itu dia harus mengedepankan nilai-nilai pers," ujar Ninik.
*Artikel ini ditulis oleh Argya D. Maheswara, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.
Simak Video "Demi Indonesia Mandiri Pangan"
(rns/rns)