Di 2009, Pemerintah Targetkan Pembajakan Turun Ke 55%

Jakarta - Pemerintah menargetkan angka pembajakan bisa turun sekitar 6-7 persen tiap tahunnya. Bila di 2006 ini angka pembajakan diperkirakan sekitar 85-88 persen, maka pada 2009 angka itu diharap bisa berkurang menjadi 55-60 persen.Hal itu diungkap Direktur Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Departemen Komunikasi dan Informatika, Lolly Amalia. Menurutnya, angka pembajakan itu bisa ditekan bila kesadaran masyarakat akan penggunaan software legal sudah semakin meningkat."Target kami sekitar 2009, piracy rate bisa berkurang menjadi sekitar 55-60 persen. Itu kan masih ada 3 tahun lagi, kalau sekarang 85-88 persen, ya sekitar 6-7 persen kita harapkan turun tiap tahunnya," kata Lolly kepada detikINET beberapa waktu lalu di kantor Depkominfo."Tiap tahun ada penurunan-penurunan. Saya rasa dengan deklarasi IGOS juga ada dampaknya. Mungkin kita agak pesimistis. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih optimis, penurunannya bisa lebih cepat lagi. Tapi saya rasa ini harus dikerjakan bersama-sama antara pemerintah, private sector, dan masyarakat," imbuhnya.Sebagai jalan keluar untuk mengurangi angka pembajakan, Lolly mengatakan pemerintah telah mencanangkan program Indonesia Goes Open Source (IGOS) yang telah digulirkan sejak 30 Juni 2004 yang dideklarasikan lima kementrian. Program itu juga ditujukan untuk memacu pengadopsian aplikasi open source yang terbilang gratis dari segi lisensi agar kesadaran masyarakat akan penggunaan software legal bertambah.Ciptakan 4.000 Pekerjaan BaruPada kesempatan berbeda, Presdir PT Microsoft Indonesia Tony Chen, juga turut mengemukakan pendapatnya mengenai pembajakan. Dia pun merujuk studi yang dilakukan perusahaan riset Independent Data Corporation (IDC) mengenai hal itu. "Pengurangan angka pembajakan 10 poin saja dalam kurun empat tahun, dari 88 persen ke 78 persen, akan menghasilkan pertumbuhan di industri TI lebih dari US$ 2,4 miliar dan bisa memberikan kontribusi pada perekonomian sebesar US$ 1,9 milar," ujarnya di Hotel Intercontinental Jakarta, Selasa (18/4/2006).Saat ini, menurut Tony, pertumbuhan di industri TI sekitar US$ 1 miliar. Selain itu dengan penurunan pembajakan 10 persen, masih menurut dia, akan menciptakan 4.000 lebih pekerjaan baru di bidang TI dan memberikan kontribusi tambahan pada pendapatan pajak di Indonesia sebesar US$ 100 juta atau lima kali lipat dari pendapatan saat ini.Perlu DiingatkanPemerintah melalui Depkominfo juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Menkominfo No 5/M.KOMINFO/10/2005 per 24 Oktober 2005 ke instansi-instansi pemerintah. Surat edaran tersebut diharapkan bisa mengurangi pemakaian software bajakan di lingkungan instansi pemerintah dengan mengimplementasikan software IGOS. Namun menurutnya, masyarakat dan pemerintah juga harus terus disosialiasikan."Walaupun surat edaran sudah dikeluarkan mungkin sampai ke satu tingkatan saja dan terlupakan oleh kegiatan sehari-hari. Ini yang harus kita ingatkan," kata Lolly Amalia.Dia juga mengatakan, setiap instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, MPR, serta DPR, sudah dikirimi SE itu. Namun, untuk menggiatkan penggunaan open source di lingkungan pemerintahan yang menurut Lolly pemakainya baru bersifat perorangan, perlu waktu dan strategi untuk mengubah kebiasaan."Kita tidak bisa langsung migrasi, misalnya 250 komputer. Ya, pelan-pelan beberapa komputer dulu. Kita berharap bagi yang sudah bisa menggunakan, akan menularkan pada yang lain," tuturnya.Lagipula, masih menurut dia, SDM untuk tenaga pengajar (Trainer of Trainee/ToT) open source di Depkominfo baru berjumlah 12 orang. Sedangkan di Kementrian Ristek yang SDM-nya dianggapnya lebih siap, jumlahnya masih relatif lebih sedikit. Lalu, menurut Lolly, di Depdiknas dan Depkumham belum punya supporting group.Penyebaran open source via warnet, pengusaha komputer melalui bundel piranti lunaknya, serta menyiapkan daftar pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Question/FAQ) mengenai open source oleh supporting group, dianggap Lolly turut membantu untuk mengurangi pemakaian software bajakan."Sangat besar efisiensi dan kreativitasnya bila gunakan open source karena non-proprietary. Jadi bila ada kekurangannya bisa langsung dikerjakan bersama-sama," ujarnya.Dari segi pengembang software independen (ISV), dirasa belum mencukupi untuk menunjang IGOS dan perlu ditambah. Menurutnya, jumlah ISV yang terdaftar baru 100, dan yang belum terdaftar sekitar 200 ISV. Untuk menggiatkan IGOS, menurutnya, Kominfo juga berencana membuat program sertifikasi.Contohkan TelkomPemerintah, menurut Lolly, tidak akan memaksa perusahaan swasta untuk menggunakan software open source. "Kalau perusahaan swasta, ya terserah mereka mau gunakan proprietary atau open source. Toh mereka punya duit. Tapi mereka harus pakai software yang legal, bukan bajakan," ujarnya.Meski tiap instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, MPR, serta DPR, sudah dikirimi SE. Pemerintah, menurutnya, akan mulai menggiatkan pengimplementasian open source di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) terlebih dahulu sembari mencontohkan instansi pemerintah yang lain."Ya mungkin BUMN dulu. Saya dengar, PT Telkom juga sudah mulai mengimplementasikan IGOS SDM ke 1.000 PC dulu. Baru kemudian, mereka bilang akan kembangkan lagi ke 17.000 PC lagi karena efisiensinya sangat tinggi dan juga karena biaya lisensi yang cukup mahal. Mungkin biaya yang tadinya untuk lisensi bisa dikembangkan kepada hal yang lain," papar Lolly."Begitu juga dengan sektor pemerintahan lainnya, kalau bisa saving di satu bidang, kan bisa untuk kembangkan yang lain," tandasnya. (rou) (nks/)