Open Source Butuh Komitmen, Waktu dan Kreativitas

Jakarta - Dirjen Aplikasi dan Telematika, Depkominfo, Cahyana Ahmadjayadi, menilai diperlukan komitmen, waktu dan kreativitas yang cukup dalam menggalakkan software open source.Menurut Cahyana, open source di banyak negara di dunia sudah menjadi tren. "Bahkan di beberapa negara sudah menetapkan open source dalam bentuk UU (Undang-Undang -red). Ada juga negara yang menetapkannya sebagai Keppres (Keputusan Presiden-red). Jadi ada sebuah bentuk komitmen yang kuat dari pemerintahnya untuk mengembangkan open source," ujar Cahyana, kepada detikinet belum lama ini."Nah, di sini dibutuhkan orang-orang yang punya latar belakang pendidikan komputer, memahami bahasa pemrograman, dan kemudian mengembangkan lagi sesuai bangsa setempat," tambahnya.Selain itu, Cahyana juga menilai dibutuhkan waktu untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Serta banyak hal lain yang dibutuhkan seperti dukungan dari banyak pihak, komitmen bersama antara pemerintah, pengembang dan masyarakat pengguna, serta kreativitas di dalamnya.Peran KonsorsiumDirjen juga menyarankan pada seluruh pihak baik dari instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat, yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli software proprietary yang legal, untuk segera bermigrasi ke sistim operasi dan aplikasi berbasis open source yang legal dan tidak berbayar.Pemerintah telah menyediakan alternatif itu dalam suatu wadah yang disebut konsorsium Indonesia Goes Open Source (IGOS).Nanti, menurut Cahyana, proses migrasi dari software bajakan akan diperbantukan oleh para anggota konsorsium IGOS, yang terdiri dari tim Teknologi Informasi (TI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ipteknet dari kementerian Ristek, dan PT Inti untuk pemasaran dan sosialisasi IGOS."Disinilah peran konsorsium untuk membantu proses migrasi dari software bajakan ke software legal. Jadi, apabila masyarakat ternyata tidak memiliki kemampuan membeli software proprietary legal, maka konsorsium akan membantu memigrasikan ke software IGOS," kata Cahyana.Sistem desktop Office IGOS yang dirancang oleh konsorsium IGOS, diklaim Cahyana, dari segi kemampuan sudah hampir menyerupai dengan software Office yang dirilis oleh Microsoft. "Bahkan, pengguna hanya memerlukan waktu sekitar satu jam untuk bisa menguasai aplikasi tersebut," kata Cahyana. "Hanya tinggal menggeser kebiasaan sedikit saja, karena sudah sangat familiar dan mirip dengan Office-nya Microsoft," tambahnya.Sebenarnya, program IGOS sendiri telah digulirkan pemerintah sejak 30 Juni 2004. Namun, program yang ditujukan untuk memacu pengadopsian aplikasi open source tersebut, perkembangannya belum seperti yang diharapkan.Kesadaran masyarakat akan penggunaan software open source masih kurang, karena belum terbiasa. Mereka lebih memilih software proprietary, tapi karena tidak mampu membeli yang asli, mereka lalu memakai bajakan. Pemerintah melalui Depkominfo pernah mengeluarkan Surat Edaran Menkominfo No 5/M.KOMINFO/10/2005 per 24 Oktober 2005. Surat edaran tersebut diharapkan bisa mengurangi pemakaian software bajakan di lingkungan instansi pemerintah dengan segera mengimplementasikan software-software jebolan IGOS. Nampaknya, pemerintah ingin memperbaiki citranya terlebih dahulu sebelum memasyarakatkan penggunaan software legal ke masyarakat.Menyinggung aksi sweeping yang marak dilakukan akhir-akhir ini, Cahyana menilai tindakan tersebut bisa sebagai shock therapy bagi pengguna software bajakan.Nantinya, kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan software yang legal, diharap akan tumbuh secara bertahap karena ada software berbasis open source sebagai alternatif, demikian Cahyana. (nks) (nks/)