Setelah lama tertunda akibat virus Corona (COVID-19) menerjang dunia, akhirnya proyek satelit Satria-1 memasuki tahap pemenuhan pembiayaan (financial closing) proyek.

Diketahui, proyek satelit Satria-1 dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Satelit pemerintah dikerjakan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT), perusahaan yang dibentuk oleh pemenang tender yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.

SNT selaku badan usaha swasta yang mengoperasikan satelit Satria-1 telah menggaet dua investor untuk pendanaan Satria, yakni BPI France dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dari China.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menuturkan bahwa capital expenditure proyek ini sebesar USD 545 juta atau setara dengan Rp 7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar USD 114 juta atau setara Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar USD 431 juta atau sekitar Rp 6,07 triliun.

"Pinjaman ini didanai oleh sindikasi BPI France dan didukung oleh Banco Santander, HSBC Continental Europe, dan The Korea Development Bank (KDB). Porsi pinjaman komersial didanai oleh KDB dan bersama dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)," ujar Johnny secara virtual, Jumat (26/2/2021).

Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan penandatangan dokumen pembiayaan satelit Satria-1 telah dilakukan pada Rabu (24/2) kemarin.

"Dengan tersedianya pembiayaan (financial closing) atas Satelit Satria-1 ini juga memberikan gambaran akan kepercayaan institusi keuangan global kepada pemerintah dan iklim investasi di Indonesia," ucapnya.

Satelit Satria-1 yang berjenis High Throughput Satellite (HTS) ini akan diproduksi perancang dan pabrikan asal Prancis, Thales Alenia Space. Adapun, peluncurannya, satelit Satria-1 akan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX diterbangkan di Cape Canaveral, Florida, AS, pada 2023 mendatang.

Satelit Satria-1 akan dimanfaatkan pemerintah untuk penyediaan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor desa/kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

Dengan total kapasitas transmisi sebesar 150 Gbps, setiap titik dipancari satelit pemerintah ini menjanjikan area tersebut akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps.