Tanggapan Menkominfo Soal Vonis PTUN Tuai Kritik

Tanggapan Menkominfo Soal Vonis PTUN Tuai Kritik

Tim - detikInet
Kamis, 04 Jun 2020 18:13 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah divonis bersalah oleh PTUN terkait blokir internet di Papua. Namun Menkominfo Johnny G Plate mengaku belum menemukan dokumen terkait dan menyatakan hal tersebut bisa saja karena perusakan infrastruktur telekomunikasi. Tanggapan tersebut menuai kritik.

Hal ini pun dikomentari oleh pihak penggugat pemerintah dalam kasus pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019, yang dilayangkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, dan Elsam.

Menurut mereka, dalam persidangan, baik Tergugat I (Presiden RI) dan Tergugat II (Menkominfo) sudah mengakui adanya pembicaraan soal rencana pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

"Selama persidangan, tidak ada argumen soal infrastruktur internet itu rusak. Saya tidak mengerti bagaimana Pak Menteri bisa beralasan atau menjawab dari isi putusan ini dengan alasan soal infrastruktur rusak," ujar Deputi Direktur Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Andi Muttaqien dalam konferensi pers yang diadakan YLBHI pada Kamis (4/6/2020).

"Selama persidangan, jawaban-jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2 itu adalah soal di antara mereka memang sudah ada diskusi atau percakapan soal rencana pemutusan akses internet ini," tambahnya.

Hal itulah yang, menurut Andi, diuji selama persidangan apakah pemutusan koneksi internet di Papua dan Papua Barat itu sudah memenuhi regulasi dan Undang-undang yang ada di Indonesia, dan juga apakah sudah memenuhi prinsip hak asasi manusia.