BSA Bagi-Bagi Resep Anti Pembajakan

Jakarta - Business Software Alliance (BSA) berkeyakinan, tingkat pembajakan tak akan turun tanpa pendidikan dan upaya proaktif dari pemerintah. Organisasi itu pun menjabarkan lima langkah konkrit memberantas pembajakan. Tertuang dalam dokumen bertajuk 'Expanding The Frontiers of Our Digital Future' adalah lima langkah yang disebut-sebut manjur untuk mengatasi pembajakan. Berikut langkah tersebut seperti dikutip detikinet dari dokumen yang diterima Jumat (9/12/2005): 1. Terapkan Perjanjian WIPO Soal CopyrightWorld Intellectual Property Organization (WIPO) telah menuangkan sebuah kesepakatan pada tahun 1996. Kesepakatan ini disebut bakal menguatkan upaya memberantas pembajakan, terutama yang bersifat online dan digital. Beberapa hal yang tercakup dalam kesepakatan itu adalah jaminan bahwa piranti lunak yang hak cipta-nya dikunci tidak boleh disediakan secara online tanpa izin pembuatnya. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup larangan mengakali upaya perlindungan hak cipta. 2. Ciptakan Mekanisme Penegakan Hukum yang Kuat Hukum hak cipta yang kuat diakui sebagai hal yang penting, tapi hal itu tak akan berarti tanpa upaya menegakkannya. Pemerintah, sebut dokumen BSA-IDC itu, seharusnya menerapkan hukm yang memenuhi norma-norma internasional. Terutama yang digarisbawahi adalah perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Perjanjian itu disepakati di bawah bendera World rade Organization (WTO). 3. Gunakan Sumber Daya Tetap untuk Penegakkan HukumMenurut dokumen BSA tersebut, kadangkala kejahatan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) tidak dihukum dengan setimpal. Oleh karena itu dianggap perlu sebuah unit anti kejahatan HaKI di tingkat nasional. Selain itu kerjasama antar negara dan pelatihan bagi penegak hukum juga dianggap sebagai poin penting. Terutama karena 'pencurian HaKI' senantiasa mengalami perubahan. 4. Tingkatkan Pendidikan dan Keawasan Masyarakat UmumPemerintah disebut bisa meningkatkan keawasan publik dengan menginformasikan akibat-akibat pelanggaran hukum HaKI. Selain itu tentu saja dibarengi kampanya penggunaan piranti lunak legal. Dalam hal ini dianggap perlu adanya kampanye bersama antara pemerintah dan kalangan industri.5. Beri TeladanLangkah mujarab kelima yang perlu dilakukan oleh pemerintah, menurut dokumen tersebut, adalah memimpin dengan memberi contoh. Istilah Jawanya, ing ngarso sing tulodo (yang di depan memberi contoh). Pemerintah harus menggunakan piranti lunak legal. Selain itu juga perlu diterapkannya manajemen piranti lunak di sektor publik. Kelima langkah yang diuraikan dalam dokumen tersebut memang masih umum. Jika memang ingin menerapkannya, pemerintah seyogyanya bisa melakukan dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, ini termasuk daya beli masyarakat. (wsh/)