Indonesia Juga Bisa Jadi Contoh

Tunisia - WSIS.Pengantar redaksi:Onno W. Purbo Ph.D, pakar teknologi informasi (TI) Indonesia, mendapat undangan menjadi salah satu pembicara pada ajang internasional World Summit of the Information Society (WSIS) di Tunisia, 16 hingga 18 November 2005. Onno, meskipun membuat harum nama Indonesia ke tingkat dunia, keberangkatannya ternyata tak disponsori oleh pemerintah Indonesia. Kiprah Onno di WSIS merupakan sebuah bentuk pengakuan dari International Development Research Center (IDRC), sebuah lembaga non-pemerintah asal Kanada, atas kiprah Onno selama ini. IDRC-lah yang kemudian menanggung seluruh biaya perjalanan Onno ke WSIS - Tunisia.Melalui detikinet, Onno menceritakan kisah perjalanannya di WSIS. Tulisan berikut ini adalah laporannya, langsung dari Tunisia.Prioritas Kebijakan ICT yang Pro Poor Pro MarketTanggal 17 November di sore hari pada acara WSIS 2005 saya berkesempatan untuk duduk dalam sebuah panel untuk membicarakan Policy, Regulatory and Research Priorities dalam sebuah sesi tentang pro poor pro market ICT policy.Tampak dalam gambar adalah sebagian saja dari para panelis karena sebagian lagi dari panelis lebih suka duduk di tempat peserta atau berbicara sambil berjalan-jalan. Pada gambar di sebelah saya adalah Kerry McNamara dari InfoDEV World Bank yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan tersebut, sebelahnya adalah Prof. Randy Spence dari IDRC beliau adalah pemenang nobel bidang ekonomi, sebelahnya adalah Mostafa Terrab dari InfoDEV World Bank yang ahli di bidang ekonomi untuk infrastruktur ICT. Masih ada beberapa panelis yang tidak tampak pada gambar, salah satu dari mereka yang terkenal fokal dan berpikiran berani adalah Prof. William (Bill) Melody. Bill berasal dari Amerika Serikat sekarang tinggal di Denmark. Bill adalah orang nomor satu yang berhasil memecah monopoli telekomunikasi di Amerika Serikat dari AT&T Bell menjadi banyak Bell pada masa lalu. Bill merupakan orang yang berpikiran progresif di dunia telekomunikasi. Terus terang, dari sekian banyak panelis saya paling suka cara berfikir Bill. Perlu diketahui usia Bill sekitar 70 tahunan.Bisa Anda bayangkan betapa senior-nya para pembicara di panel ini. Saya adalah yang paling muda dan secara fisik juga paling kecil karena kurang gizi dari Indonesia. Walaupun tetap harus disyukuri dapat berbicara di panel yang sedemikian tinggi tingkatnya.Kecuali Bill yang berpikiran progresif, umumnya para panelis berpikiran linear dan sangat konservatif dalam melihat kebijakan ICT. Dalam menentukan prioritas umumnya lebih bersifat top down, lebih mengutamakan operator, atau memberikan subsidi bagi rakyat miskin. Contohnya adalah konsep Universal Service Obligation, kalau di regulasi telekomunikasi di Indonesia.Berpikiran EkstrimBill agak ekstrim cara berpikirnya, dia lebih berpihak kepada pasar. Pada kesempatan tersebut saya mengambil posisi yang lebih ekstrim lagi dari Bill. Akhirnya saya banyak di-quote oleh rekan-rekan yang ada di panel maupun di audience termasuk Bill Melody, Kerry McNamara dan Ben Petrazzini dari Brazil.Pada dasarnya selalu ada dua (2) jalan atau alternatif yang dapat kita gunakan dalam kebijakan ICT untuk pembangunan:

Apakah itu top down atau bottom-up;

Apakah itu supply-side atau demand-side;

Apakah itu project-based atau people community movement (pergerakan);

Apakah itu subsidi atau swadaya masyarakat;

Apakah itu short-term atau long-term. Semua adalah pilihan yang dapat kita ambil tergantung dari kekuatan (Strength) dan kesempatan (Opportunity) yang ada.Untuk memenangkan sebuah pertempuran atau mencapai sebuah tujuan, ada tiga kekuatan yang dapat menentukan kemenangkan Anda, yaitu, apakah Anda mempunyai kekuasaan atau kekuatan yang besar seperti seorang menteri, atau Dirjen? Atau apakah Anda mempunyai uang banyak? Atau Anda mempunyai massa yang besar?Pada kesempatan tersebut saya pada dasarnya menggarisbawahi pengalaman Indonesia dalam membuka spektrum 2.4 GHz yang sejak Januari 2005 dibebaskan oleh pemerintah. Karena memang kita rakyat Indonesia tidak mempunyai cukup kekuasaan dan power dan kita tidak mempunyai uang yang banyak. Maka pilihan yang ada hanya membuat massa yang besar yang nantinya dapat menekan kebijakan pemerintah agar lebih pro poor, pro rakyat, dan pro market.Semua merupakan proses pencerdasan anak bangsa. Tentunya dengan kondisi tidak mempunyai banyak uang, kita harus agak pandai untuk memfasilitasi proses diseminasi informasi ke masyarakat. Cara yang paling sederhana adalah mengajak semua teman, para mahasiswa untuk menulis artikel, menulis buku agar ilmu yang ada menjadi tersebar ke masyarakat. Lalu mengadakan acara seminar, demo dan workshop dengan biaya murah Rp 15.000 - Rp 30.000 agar bisa terjangkau kantong rakyat banyak. Hal yang juga termasuk penting adalah aktif di berbagai mailing list untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada.Semua ini pada dasarnya meningkatkan keyakinan dari masyarakat tentang teknologi yang kita sebarkan tersebut. Pada akhirnya masyarakat mengeluarkan uangnya sendiri dan berinvestasi terhadap teknologi. Bahkan mengoperasikan infrastrukturnya sendiri. Semua itu dilakukan tanpa dukungan pemerintah, tanpa utangan Bank Dunia dan tanpa IMF. Ini sebetulnya termasuk strategi yang paling ekstrim yang dipaparkan dalam panel tingkat tinggi tersebut.Indonesia pun Bisa Jadi ContohTapi akibatnya bukan main, rakyat Indonesia terbukti dapat membangun sendiri infrastruktur Internetnya. Tidak ada negara di dunia yang mempunyai WARNET dalam jumlah besar 2.500-3.000 lebih WARNET dan terorganisir pula dalam berbagai asosiasi warnet.Tidak ada negara di dunia yang berhasil membangun Wireless Internet di 2.4GHz dan 5.8GHz dalam skala besar mereka semua mencontoh Indonesia. Tidak ada negara di dunia yang mengembangkan RT/RW-net semasif Indonesia. Di tahun mendatang, Indonesia juga tampaknya akan menjadi contoh bagi infrastuktur VoIP Rakyat & VoIP Merdeka yang akan mem-bypass operator SLJJ & SLI. Semua hanya ada di Indonesia, dan massa yang ada semakin hari semakin besar. Akumulasi massa (critical mass) ini yang pada akhirnya akan menekan pemerintah atau siapapun pimpinan yang tidak berpihak pada rakyat. Dengan sangat terpaksa, pihak itu harus mengeluarkan kebijakan yang lebih pro poor, pro rakyat, dan pro market.Tentunya ini membutuhkan waktu yang lama, bukan 1-2 tahun. Dalam kasus pembebasan 2.4GHz, sebetulnya proses berjalan lebih dari 12 tahun. Dimulai dari eksperimen menggunakan teknologi paket radio di tahun 1993.Alhamdulillah, ide yang sebetulnya sangat sederhana menjadi bahan pencerahan bagi banyak peserta dan panelis yang umumnya berdiam di negara maju dan cara berfikirnya cara barat. Tapi memang harus sengsara dulu untuk membuktikan bahwa ide ini adalah jalan yang lurus, yang patut diadopsi oleh negara tidak terlalu kaya seperti Indonesia. Semoga tulisan ini dapat menggugah bangsa Indonesia. Semoga ini dapat meyakinkan bahwa bangsa kita perlu diperhitungkan di percaturan TI dan telekomunikasi dunia. Semoga pemerintah Indonesia dan para politikus yang sibuk rapat di DPR menyadari pula hal ini. Semoga. (wsh/)

Tautan telah disalin