Kamis, 13 Jun 2019 14:45 WIB

Gedung Putih Minta Tunda Implementasi Pencekalan Huawei

Adi Fida Rahman - detikInet
Foto: Reuters Foto: Reuters
Jakarta - Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) telah meminta kongres AS untuk menunda pencekalan Huawei buat para pemasok dan kontraktor.

Pihak Gedung Putih mengatakan pemerintah membutuhkan tambahan dua tahun untuk menyusun aturan tambahan dari Undang-undang Otoritas Pertahanan Nasional yang mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei.




"Ini guna memastikan bahwa perusahaan yang melakukan bisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah dan pinjaman federal punya waktu untuk melepaskan diri dari hubungan bisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya yang terdaftar di NDAA," ujar Jacob Wood, juru bicara OMB dilansir dari Reuters, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, Direktur OMB Russ Vought meminta para pemimpin kongres dan Wakil Presiden Mike Pence untuk penundaan surat awal pekan ini. Dikatakannya penundaan itu akan memastikan implementasi yang efektif dari larangan tersebut tanpa mengorbankan tujuan keamanan yang diinginkan, dan mengatakan akan ada pengurangan dramatis jumlah kontraktor yang dapat menjual kepada pemerintah AS tanpa penundaan.

Vought pun meminta agar pembatasan pembelian peralatan Huawei yang dikenakan pada kontraktor pemerintah dimulai dalam empat tahun, bukan dua tahun. "Penundaan akan memungkinkan waktu tambahan untuk memikirkan dampak potensial dan kemungkinan solusinys."




Ditambahkannya penundaan yang diminta ini tidak akan menghentikan atau memengaruhi aturan Departemen Perdagangan yang memasukkan Huawei ke "daftar hitam", sehingga melarang Huawei berbisnis, atau membeli suku cadang dan peralatan dari perusahaan Amerika Serikat, tanpa persetujuan pemerintah AS.

Seperti diketahui Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki risiko keamanan nasional.


(afr/krs)