Peraturan Kominfo Bisa Bereskan ISP 'Spanyol'

Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit. Peraturan itu diharapkan bisa membereskan ISP 'Spanyol' alias separo nyolong.Rancangan peraturan yang belum bernomor itu mulai dipublikasikan Kamis (23/6/2005) di situs Kominfo. Selama dua minggu rancangan itu akan 'dipajang' di sana dengan maksud menjaring komentar dan saran dari masyarakat umum. Menurut pengamat teknologi telekomunikasi dan informasi, Mas Wigrantoro, peraturan tersebut bisa membereskan masalah Internet Service Provider (ISP) yang menggunakan sebagian bandwidth dari luar negeri melalui satelit. ISP semacam itu dikenal juga dengan istilah ISP 'Spanyol' akronim dari separo nyolong. Selama ini kegiatan semacam itu menjadi semi-ilegal karena belum ada kejelasan peraturan mengenai operasi satelit asing di Indonesia. "Kalau dulu hanya ada palapa dan intelsat, sekarang (dengan peraturan yang sedang disusun itu-red) boleh macam-macam satelit masuk Indonesia," tutur Wigrantoro kepada detikinet, Jumat (1/7/2005).Hal itu, ujar Wigrantoro, memungkinkan adanya landasan hukum bagi ISP 'Spanyol'. "Mereka yang istilahnya 'Spanyol' itu bisa tidak perlu ada lagi," ujarnya. Dalam draf tersebut, masalah pemanfaatan satelit asing diatur dalam pasal 7 ayat 1. Penyelengara telekomunikasi yang dimaksudkan, misalnya ISP, diharuskan memiliki landing rights. Selain itu, dalam ayat berikutnya disebutkan, satelit asing yang digunakan harus tidak melakukan interferensi yang merugikan satelit dan stasiun radio di Indonesia. Pemerintah juga meminta agar di negara asal satelit itu terbuka kesempatan penyelenggara dari Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi. Peraturan itu, menurut Wigrantoro, juga bisa memberi kejelasan pada penyelenggara Very Small Apperture Terminal (VSAT) seperti Pasifik Satelit Nusantara. VSAT adalah stasiun bumi berukuran kecil yang umum digunakan sebagai jalur komunikasi di lokasi terpencil. (wsh/)