BSA: Warnet Bukan Prioritas Penegakan Hukum
- detikInet
Jakarta -
Business Software Alliance (BSA) menegaskan bahwa organisasi itu tidak terlibat sweeping warnet yang marak belakangan ini. BSA juga melihat anjuran beralih ke Open Source tidak selalu menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana?Pernyataan BSA itu disampaikan Goh Seow Hiong, Direktur Kebijakan piranti Lunak BSA untuk kawasan Asia. Menurutnya, razia yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian adalah akibat dari penggunaan piranti lunak bajakan oleh warnet. "Walau BSA memiliki perhatian khusus terhadap pembajakan piranti lunak oleh pengguna akhir organisasi komersial, warnet bukan merupakan prioritas penegakan hukum BSA, dan BSA tidak terlibat dalam aksi Polisi di Indonesia akhir-akhir ini," ujar Goh dalam siaran pers yang diterima detikinet, Rabu (8/6/2005).Menurut Goh, alasan konsumen di negara berkembang untuk menggunakan produk bajakan adalah karena harga piranti lunak asli masih terlalu mahal. Namun Goh berpendapat alasan itu tidak menyentuh pokok permasalahan. "Tetap ada keperluan mendasar untuk mengedukasi konsumen mengenai pentingnya penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan untuk tidak melakukan pembajakan piranti lunak maupun bentuk pencurian HAKI lainnya," tutur Goh.Kuncinya, ujar Goh, adalah menggunakan 'kacamata bisnis'. "Bila mereka (warnet-red) memastikan adanya penyediaan legal untuk piranti keras komputer dan pelayanan esensial seperti listrik dan koneksi Internet untuk menarik konsumen, mereka juga selayaknya mempunyai kopi piranti lunak yang legal," Goh menjelaskan.Open Source Kurangi Pembajakan?Penggunaan Open Source menurut Goh tidak bisa digunakan semata-mata untuk menghapus pembajakan. "Walaupun solusi Open Source dapat memberikan manfaat dari segi pembiayaan bagi konsumen untuk kasus tertentu, Open Source secara definitif tidaklah selalu menjadi opsi paling tepat atau paling murah untuk konsumen," Goh menuliskan.Hal yang lebih penting, menurut Goh, adalah mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap pembajakan. "Tanpa penghargaan mendasar terhadap pentingnya kekayaan intelektual bagi perkembangan perekonomian suatu negara, promosi dan penerapan solusi Open Source itu sendiri mungkin tidak dapat menurunkan tingkat pembajakan," ia menambahkan. Penghargaan itu dianggap perlu untuk meningkatkan perkembangan industri piranti lunak di negara yang bersangkutan. "Riset pun telah menunjukkan bahwa negara-negara dengan industri piranti lunak nasional yang terkuat juga mempunyai tingkat pembajakan terendah," ujarnya.
(wsh/)