Tarik Ulur Microsoft vs Uni Eropa

Jakarta - Kasus Microsoft yang 'kesandung' Komisi Uni Eropa untuk perdagangan masih akan berlanjut. Tenggat yang seharusnya jatuh awal Juni 2005 akan dibicarakan. Tarik ulur?Komisi Uni Eropa dikabarkan masih akan menunda keputusan hingga beberapa minggu lagi. Apakah mereka akan mendenda Microsoft dengan harga yang besar atau tidak. Sebelumnya Komisi tersebut menetapkan tanggal 1 Juni 2005 sebagai batas waktu Microsoft untuk memenuhi tuntutan mereka."Ini masalah rumit. Sebaiknya kita tunggu saja hasilnya dan setelah itu akan kami analisa dengan baik," tutur Jonathan Todd, juru bicara komisi Uni Eropa, seperti dilansir Associated Press dan dikutip detikinet Selasa (31/5/2005)."Segera setelah batas yang kami berikan kepada Microsoft habis, kami masih butuh beberapa minggu lagi untuk menganalisa apa yang berada di hadapan," tambahnya lagi.Kedua belah pihak, Microsoft dan Komisi Uni Eropa, tengah berkompromi mencari jalan tengah. Perbincangan yang dilakukan adalah seputar penetapan royalti yang harus dibayar kompetitor. Royalti ini berkenaan dengan akses kompetitor Microsoft ke source code Windows demi memperbaiki produk mereka. Akses itu adalah salah satu persyaratan yang diajukan Komisi Uni Eropa selain menjual produk Windows XP tanpa Media Player. Royalti tersebut juga menjadi sumber ketidakpuasan Komisi Uni Eropa. Pasalnya beberapa pengembang software, terutama Open Source, mengaku sulit mengakses source code Microsoft jika harus membayar royalti.Persyaratan akses tersebut adalah bagian dari sanksi terhadap perilaku Microsoft yang dianggap menyalahgunakan posisinya yang dominan di pasar Eropa. Selain itu Microsoft juga sudah diminta membayar denda US$624 juta (Rp 6 triliun).Juru bicara Microsoft, Tom Brookes, mengatakan pihaknya akan terus bekerjasama dengan Komisi Uni Eropa untuk memenuhi persayaratan yang diajukan. Sebenarnya, Komisi Uni Eropa dapat membebani Microsoft dengan denda harian. Nilainya bisa mencapai 5 persen dari total penjualan Microsoft di seluruh dunia. Hal itu bisa dilakukan jika tenggat waktu 1 Juni tidak terpenuhi.Setelah melewati analisis dengan seksama, Komisi akan menetapkan apakah nilai yang dibebankan tersebut dianggap cukup atau tidak. Komisi juga akan membuat prosedur pelaksanaan denda itu, jelas Todd. (wsh/)