Mengapa Mangga Dua Tidak Dirazia?

Jakarta - Dalam razia software bajakan yang digelar bulan lalu, kawasan Mangga Dua dan sekitarnya luput terjaring. Mengapa? Dirjen HaKI Abdul Bari Azed berusaha menjelaskan.Februari lalu Kepolisian bersama Dirjen HaKI menggelar sweeping piranti lunak bajakan di beberapa pusat pertokoan. Dalam razia tersebut pertokoan di kawasan Mangga Dua luput disatroni petugas. Padahal sudah menjadi rahasia umum banyak terdapat penjual software bajakan di kawasan tersebut. Ada apa? Menurut Abdul Bari Azed, Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI), Departemen Kehakiman dan HAM, razia itu memang hanya dimaksudkan sebagai shock therapy. Bari mengaku Direktorat Jendral HaKI (Ditjen HaKI) memang tidak fokus melakukan penertiban di kawasan Mangga Dua. "Karena (di kawasan itu) kan kebanyakan 'kaki lima', itu menyangkut rakyat banyak, yang lebih penting yang ada di hulu," tuturnya seusai sosialisasi hotline BSA untuk software bajakan di Jakarta, Selasa (22/03/2005).Sasaran sesungguhnya dalam operasi pemerintah, ia melanjutkan, adalah industri pengganda cakram digital (CD). "Saat ini kami sedang mendata, sudah menemukan beberapa industri. Ada kurang lebih 10 perusahaan, nama-namanya tidak bisa kami ungkapkan dulu," Bari menambahkan.Sumbangan IndustriBari mengharapkan industri terkait bersedia untuk membantu pemerintah melawan pembajakan. "Kami meminta perusahaan untuk bersedia membantu biaya operasional untuk mengatasi pembajakan," ujarnya.Bari mencontohkan sebesar 1 sampai 2 persen dari pendapatan bisa diserahkan perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang diharapkan menyerahkan bantuan itu adalah perusahaan dalam bidang terkait, seperti industri rekaman atau industri teknologi informasi (TI). Menurut Bari sumbangan tersebut hendaknya dianggap sebagai infak (sumbangan sukarela). Hal itu, lanjut Bari, juga sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. (wsh/)