'BHP Frekuensi per BTS Akan Dihapus'

Jakarta - Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi per BTS dianggap tidak cocok lagi. Untuk itu, pemerintah sedang menyusun perubahan regulasi biaya frekuensi. Akan seperti apa?Hal itu dikemukakan Tulus Rahardjo, Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Satelit Direktorat Jenderal Postel, dalam bincang-bincang dengan detikinet, Kamis (28/04/2005). "Kami sedang mengupayakan sistem ini, BHP Frekuensi yang sekarang dianggap tidak mendorong operator untuk memanfaatkan dengan baik," ujarnya.Sistem BHP Frekuensi yang berlaku saat ini adalah per base transceiver station (BTS). "Berarti semakin banyak BTS semakin mahal. Padahal di satu sisi, memperbanyak junmlah BTS perlu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya. Oleh karena itu jajaran Postel sedang mempertimbangkan skema baru berbasis bandwidth. Dengan skema tersebut, pemegang lisensi harus membayar sesuai bandwidth yang akan digunakan. Jumlah bandwidth akan mempengaruhi lebar spektrum frekuensi yang diperlukan. Melalui sistem baru ini, berapapun BTS yang dibangun operator tertentu, BHP yang dibayarkan tetap sama. "Akibatnya, operator akan memanfaatkan bandwidth yang dia pakai, jangan sampai bandwidth terlalu banyak tapi yang dipakai sedikit," Tulus menjelaskan.Frekuensi, tutur Tulus, adalah aset negara yang bisa mendatangkan devisa. "Masa' dihambur-hambur!" tukasnya.Cegah Monopoli dan Kasus CACSalah satu keunggulan sistem baru ini, tutur Tulus, adalah potensinya mencegah monopoli. Sistem yang ada sekarang, tuturnya, memungkinkan pengguna frekuensi tertentu untuk menguasai spektrum yang ada meskipun tidak digunakan secara maksimal.Selain itu, perubahan ini diharapkan bisa mencegah terulangnya kasus Cyber Access Communication (CAC). Seperti diketahui, CAC adalah salah satu pihak yang menerima izin penggunaan frekuensi 3G. Beberapa waktu lalu CAC memicu kontroversi karena menjual sebagian besar sahamnya ke Hutchinson. "Jangan sampai frekuensi dijadikan bahan untuk dijualbelikan. Kalau sudah menggunakan spektrum tertentu, kemudian peruntukkannya jelas, maka jadi komitmen untuk menyelenggarakan," ujar Tulus tanpa menyebut nama. Dalam rangka penataan ini, Tulus melanjutkan, ada kemungkinan spektrum frekuensi yang sudah diberikan akan dikurangi. Terutama bagi pemain baru yang mendapat jatah frekuensi besar."Kalau membangun kan mulai dari kecil dulu. Kami lihat dulu dia mau membangun berapa. Kalau hanya sejuta (pelanggan), kami kasih dulu sesuai itu, baru kalau kebutuhan meningkat ditambahkan," ia menjelaskan. Sistem baru ini juga akan diberlakukan pada operator yang sudah ada. Namun, menurut Tulus, pemerintah akan mempertimbangkan pemasukan yang sudah diberikan operator tersebut lewat BHP frekuensi saat ini. "Jangan sampai ada perubahan yang ekstrim, terlalu tinggi atau terlalu rendah," ia menambahkan.Aturan itu hanya berlaku bagi penggunaan frekuensi untuk kepentingan komersial. Sedangkan untuk keperluan nirlaba atau untuk dinas pemerintahan tidak akan terkena. (wsh/)