Perpres e-Commerce Jadi Senjata Hadang Amazon dkk

Jakarta - Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Roadmap atau Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Aulia E. Marinto menilai, Perpres e-commerce ini akan memberi dampak kepada para pemain lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Blanja, dan lainnya, di tengah serbuan e-commerce asing seperti Amazon yang juga masuk ke Indonesia.

"Iya, karena sekarang ini, mereka punya kepastian hukum. Pemerintah terlihat lebih serius menggawangi kita ke depan. Kita harapkan investor lokal yang masuk. Jadi, harapannya investor asing dan lokal yang terpacu dengan ini karena sudah ditandatangani, berarti Indonesia serius," ujar Aulia di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Roadmap e-Commerce atau Peta Jalan SPNBE 2017-2019 adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Roadmap e-Commerce ini mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (cyber security) dan Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

Dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan penetrasi pengguna internet yang terus tumbuh hingga 132 juta pada 2016, potensi pertumbuhan industri e-commerce akan semakin menggiurkan. Ditambah dengan sudah disahkannya Perpres Peta Jalan E-commerce oleh Presiden Joko Widodo pada awal Agustus ini.

Indonesia sendiri berpotensi memiliki ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara pada 2020 nanti. Ketika itu, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksikan mencapai USD 130 miliar.

Untuk mencapai potensi tersebut, Aulia mengungkapkan diperlukannya harmonisasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, tantangan lainnya adalah pola pikir dari semua orang.

"Dari semua tantangan itu, logistik menjadi yang terbesar karena negara kita ini kepulauan. Misalnya, bisa nggak kita kirim barang dengan jelas waktunya seperti kirim ke Papua itu, dua hari bukan dua sampai tujuh hari," sebutnya. (rou/rou)