Sabtu, 05 Agu 2017 18:12 WIB

Wawancara Khusus

Ini Alasan Kominfo Blokir Medsos

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara sering dicecar karena kebijakannya memblokir media sosial (medsos). Mulai dari Vimeo hingga Telegram, kena imbas penutupan akses di Indonesia.

Rudiantara mengungkapkan bahwa tak ada niatan bagi dirinya untuk memblokir media sosial (medsos). Namun langkah pemblokiran harus dilakukan demi menjaga masyarakat dari pengaruh konten negatif.

"Pemerintah tidak ada niat melakukan pemblokiran medsos karena medsos memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia. Kenapa harus diblok? Nggak ada pemikiran dari pemerintah untuk memblok," tutur Rudiantara.

Dia lantas mencontohkan medsos tak hanya digunakan untuk alat komunikasi, melainkan sudah merambah menjadi sarana jual beli bagi para penggunanya.

"Manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya," sebut pria yang sering dipanggil Chief RA ini.

Ini Alasan Kominfo Blokir MedsosFoto: detikINET/Agus Tri Haryanto


Disampaikannya, pemerintah mengambil keputusan pemblokiran medsos, lantaran untuk melindungi dari konten negatif seperti pornografi, radikalisme, hingga terorisme. Langkah pemblokiran medsos juga dilakukan apabila pemilik medsos tidak kooperatif mengatasi isu-isu tersebut.

"Cara apalagi yang harus kami lakukan agar masyarakat ini tidak terpapar dengan konten yang berkaitan dengan radikalisme atau terorisme? Satu-satunya jalan ya blok, nanti datang, pasti keluar (pemilik medsosnya)," kata dia.

Cara ini yang diambil Kominfo dengan memblokir Vimeo dan Telegram. Bedanya dari Vimeo, CEO Telegram Pavel Durov kooperatif dan menyambangi Indonesia.

Sebelumnya, dikatakan Menkominfo, cara pemerintah ini juga didukung oleh DPR khususnya Komisi I. Tak hanya take down akun, bahkan memblokir platform-nya pun didukung jika sang empunya tak bisa mengatasi konten-konten negatif di dalamnya.

"Sebagai pemerintah tentu kita ingin menjaga radikalisme dan terorisme tidak berkembang di Indonesia, kita harus potong. Belum lagi dengan konten yang lain yang bisa diperdebatkan," imbuhnya. (rns/rns)
-

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed