BERITA TERBARU
Jumat, 04 Agu 2017 14:12 WIB

Twitter Tangkal Terorisme Pakai Trusted Flagger, Apa Itu?

Adi Fida Rahman - detikInet
Foto: GettyImages Foto: GettyImages
Jakarta - Setelah bertemu dengan Google, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara lanjut bertemu perwakilan Twitter. Kedua belah pihak juga sepakat menangkal peredaran konten berbau terorisme dan radikalisme.

Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Menkominfo melakukan pembicaraan dengan perwakilan Twitter. Mereka adalah Kathleen Reen (Twitter Asia Pacific) dan Agung Witjaksono (Twitter Indonesia). Pertemuan ini menyepakati pembuatan program bersama untuk meningkatkan penanganan konten radikal dan teroris, termasuk pornografi anak.

"Sudah dilakukan sebelumnya, tapi mendorong ekslakasinya agar lebih cepat lagi," kata pria yang kerap disapa Sammy ini saat menggelar konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (4/8/2017).

Ada dua mekanisme yang disepakati. Pertama menggunakan flagging seperti Google, kedua memakai formulir khusus.

Cara flagging seperti biasa, yaitu pelaporan oleh pengguna lain. Tapi Kominfo akan diberikan akses khusus dengan trusted flagger.

"Pengguna bisa mengadukan konten ke Twitter, tapi penanganannya lama karena banyaknya antrian. Dengan diberikan trusted flagger, Twitter akan memberikan prioritas penanganan," kata Sammy.

Akun yang mendapat trusted flagger memiliki rating yang akan menentukan lamanya penanganan. Jika mereka selalu melaporkan konten yang benar-benar melanggar aturan, maka rating mereka akan terus naik.

Sebaliknya, jika melaporkan konten yang sebenarnya tidak bermasalah, maka rating trusted flagger sebuah akun akan berkurang. Sehingga setiap laporan mereka nantinya akan lambat ditangani.

Pada kasus tertentu, sebuah konten kerap dianggap melanggar undang-undang, tapi dalam aturan pemilik platform hal tersebut tidak dianggap bermasalah. Misalnya pornografi, antara Amerika Serikat dan Indonesia takarannya berbeda. Contoh lainnya, penginaaan lambang negera.

Bila ditemukan kasus seperti ini, maka pelaporan konten tidak menggunakan trusted flagger. Twitter menyediakan formulir khusus untuk itu yang diisikan oleh Kominfo dengan menyertakan aturan yang berlaku.

Meski dua mekanisme ini berbeda cara pelaporannya, pihak Twitter mengupayakan cepat dalam penanganannya. "Akan langsung diatasi 1x24 jam, tapi bisa saja lebih cepat," pungkas pria berkacamata itu. (afr/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed