BERITA TERBARU
Kamis, 13 Jul 2017 19:22 WIB

Perppu Ormas Digarap Bareng UU ITE

Hary Lukita Wardani - detikInet
Menkominfo Rudiantara. Foto: Lamhot Aritonang/detikINET Menkominfo Rudiantara. Foto: Lamhot Aritonang/detikINET
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 berjalan searah dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2. Menurutnya, Perppu tersebut lebih fokus dengan penindakan ormas yaitu dibubarkan sedangkan UU ITE penindakan pidana.

"Sebetulnya kalau berkaitan dengan teknologi ada kaitan langsung atau tidak langsung. Jadi pemerintah ini menangani yang katakanlah dunia maya atau konten negatif bisa menggunakan UU ITE yang berlaku akhir tahun 2016 kemarin seperti SARA. UU ITE Pasal 28 ayat 2 itu juga jelas dilarang melontarkan konten yang berkaitan dengan SARA dan hukumannya jelas 6 tahun dan denda Rp 1 miliar," ujar Rudiantara di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Menurut Rudiantara, jika suatu ormas menggunakan dunia maya untuk menyebarkan konten negatif, maka UU ITE dapat langsung diterapkan tanpa menunggu Perppu Ormas keluar.

"Ormas yang menggunakan dunia maya atau mempromosikam dirinya konten negatif langsung terkena UU ITE tanpa menunggu revisi dari undang-undang ormas ini tanpa menunggu keluarnya Perppu," kata Rudiantara.

"Ini karena dua-dua nya berjalan berbarengan, bukan hanya di dunia maya atau teknologi kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila tapi juga dunia fisik. Paralel semuanya berjalan dan semuanya saling melengkapi," sambung dia.

Ia mengatakan dalam baik Perppu Ormas maupun UU ITE akan berujung pada penindakan. Perppu mengalami tahap administrasi, peringatan, hingga pencabutan. Sedangkan UU ITE langsung berujung pidana.

"Kalau dari sisi administrasi Perppu berujung sanksi administrasi pasal 60 kalau tidak salah. Peringatan sampai dengan pencabutan dan pidana. Sedangkan di dunia maya itu langsung ke pidana. Semua berujung ke penindakan," tutur Rudiantara. (lkw/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed
  • Unik, Ada Go-Jek Bentor di Gorontalo

    Unik, Ada Go-Jek Bentor di Gorontalo

    Minggu, 27 Mei 2018 20:10 WIB
    Go-Jek kini telah resmi hadir di Gorontalo. Kehadiran layanan ini melalui kemitraan dengan para pengemudi becak motor atau yang sering disebut dengan bentor.
  • Ada Jutaan Anak Muda yang Diblokir WhatsApp

    Ada Jutaan Anak Muda yang Diblokir WhatsApp

    Minggu, 27 Mei 2018 19:03 WIB
    Jutaan pengguna WhatsApp tak bisa menggunakan layanan chat milik Facebook tersebut. Kebijakan pemblokiran ini diberlakukan bagi pengguna di bawah 16 tahun.
  • Leica Tutup Riwayat Kamera Ikonik M7

    Leica Tutup Riwayat Kamera Ikonik M7

    Minggu, 27 Mei 2018 17:07 WIB
    Seri M bisa dibilang adalah lini kamera jagoan buatan Leica. Umurnya pun terbilang panjang, seperti seri M7, yang pertama dirilis pada 2002 silam.
  • Palapa Ring Paket Tengah Hampir Rampung

    Palapa Ring Paket Tengah Hampir Rampung

    Minggu, 27 Mei 2018 16:16 WIB
    Menteri Kominfo Rudiantara menargetkan penggelaran kabel serat optik untuk Palapa Ring paket tengah akan selesai pada Agustus dan bisa beroperasi September.
  • Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Minggu, 27 Mei 2018 15:10 WIB
    Bagi yang berinvestasi Bitcoin harus waspada. Mata uang digital paling populer ini ternyata masih jadi primadona para pelaku kejahatan siber di seluruh dunia.
  • Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Minggu, 27 Mei 2018 14:06 WIB
    Essential kini ada di ujung tanduk. Sebab, pengembangan ponsel baru di bawah naungan bapak Android terancam dibatalkan, bahkan sampai perusahaannya mau dijual.
  • Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Minggu, 27 Mei 2018 13:02 WIB
    Selain memperluas akses jaringan 4G, operator seluler XL Axiata yang identik dengan warna biru itu juga melakukan perluasan jaringan 4,5G di 100 kota/kabupaten.