BERITA TERBARU
Sabtu, 01 Jul 2017 17:07 WIB

Hukuman Buat Taksi Online Jika Tak Patuhi Tarif Baru

Fadhly Fauzi Rachman - detikInet
Foto: detikINET/Adi Fida Rahman Foto: detikINET/Adi Fida Rahman
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi mengumumkan tarif batas bawah dan atas bagi taksi online. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto penetapan tarif baru ini ditujukan kepada seluruh penyedia taksi online. Jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut disesuaikan oleh aturan yang berlaku dan atas pelaksanaannya ada evaluasi dalam kurun waktu 6 bulan. Sanksinya berupa teguran hingga dinonaktifkan aplikasi taksi online itu sendiri.

"Kita ada proses monitoring, pengawasan, apabila ada hal yang belum dilaksanakan kita akan lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksinya adalah mulai dari teguran, pemutusan kerja hingga penonaktifan aplikasi itu sendiri," kata Pudji di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2017).

Foto: Infografis 11 poin aturan taksi online dan 3 poin keberatan penyedia aplikasi taksi online (Infografis: Andhika Akbaryansyah/detikcom)


Pudji menegaskan, aturan tarif yang baru diterbitkan ini berlaku sejak 1 Juli 2017 dan haru diikuti oleh para operator penyedia jasa taksi online.


Berdasarkan berbagai usulan tarif, ditetapkan penerapan tarif untuk taksi online berdasarkan dua wilayah. Yakni wilayah I yang meliputi Sumatera, Bali, dan Jawa untuk tarif batas bawahnya Rp 3.500 per kilometer (km), untuk tarif batas atasnya Rp 6.000 per km.

Untuk wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ditetapkan tarif batas bawahnya Rp 3.700 per km, sedangkan tarif batas atasnya Rp 6.500 per km.

Sedangkan ketentuan terkait mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pudji menjelaskan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi, di mana bagi anggota Koperasi yang memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaraannya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus (ASK) sampai dengan berakhirnya masa berlaku STNK (melakukan balik nama), dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara anggota Koperasi dengan pengurus Koperasi. (rou/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed
  • Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Bitcoin Masih Jadi Favorit Para Kriminal

    Minggu, 27 Mei 2018 15:10 WIB
    Bagi yang berinvestasi Bitcoin harus waspada. Mata uang digital paling populer ini ternyata masih jadi primadona para pelaku kejahatan siber di seluruh dunia.
  • Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Bapak Android Belum Mau Menyerah

    Minggu, 27 Mei 2018 14:06 WIB
    Essential kini ada di ujung tanduk. Sebab, pengembangan ponsel baru di bawah naungan bapak Android terancam dibatalkan, bahkan sampai perusahaannya mau dijual.
  • Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Akses 4G XL Tembus 376 Kota/Kabupaten

    Minggu, 27 Mei 2018 13:02 WIB
    Selain memperluas akses jaringan 4G, operator seluler XL Axiata yang identik dengan warna biru itu juga melakukan perluasan jaringan 4,5G di 100 kota/kabupaten.
  • Instagram Sergio Ramos Dihujani Hujatan

    Instagram Sergio Ramos Dihujani Hujatan

    Minggu, 27 Mei 2018 10:21 WIB
    Banyak yang menuding Ramos sengaja mencederai Salah agar tak dapat melanjutkan laga di final Liga Champions. Instagram sang kapten Madrid pun banjir hujatan.
  • Kesialan Bertubi-tubi Bapak Android

    Kesialan Bertubi-tubi Bapak Android

    Minggu, 27 Mei 2018 08:37 WIB
    Andy Rubin sedang kurang beruntung. Sang pencipta sistem operasi Android ini tertimpa beberapa kesialan semenjak ia memutuskan meninggalkan Google.