Jumat, 29 Apr 2016 09:12 WIB

Polemik Fintech dan Sindiran Lintah Darat Online

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikcom/rou Foto: detikcom/rou
Jakarta - Polemik tentang usaha rintisan digital atau startup berbasis jasa keuangan yang dikenal dengan istilah financial technology atau fintech ikut ditanggapi oleh Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners.

Menurut Erwin Kurnia Winenda, partner di Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, pihaknya membawahi tiga klien startup fintech, yakni Modalku, Uang Teman, dan Doktor Rupiah.

Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, detikINET berkesempatan untuk berdiskusi dengannya tentang polemik fintech yang sempat dianggap sebagai lintah darat online karena mengenakan bunga tinggi.

Salah satu jasa yang ditawarkan fintech adalah menyediakan dana pinjaman secara cepat atau online lending, tetapi dengan bunga tinggi, yakni hingga 1% per hari.

Jika dana dipinjam 30 hari, bisa saja bunga yang dikembalikan mencapai 30%. Orang awam bisa saja menyebutnya sebagai lintah darat atas bunga tinggi yang dikenakan.

Namun, benarkah julukan itu? Menurut Erwin, hal itu tidak benar jika ditilik dari jangka waktu pinjaman. Sebab, si peminjam dana diberi keleluasaan untuk mengembalikan pinjaman, bahkan dalam waktu sehari atau dua hari saja.

"Biasanya, customer yang meminjam dana itu memang untuk sesuatu hal yang sifatnya emergency," jelasnya saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta.

Misalnya, peminjam adalah guru yang butuh uang pada tanggal 25 untuk uang buku anaknya. Si guru ini tahu, pada tanggal 30, dia gajian sehingga bisa membayar utang di fintech tersebut.

Dengan demikian, dia dikenakan bunga 5% saja, jika hitungan bunga sebesar 1% per hari. "Itu tentunya lebih murah jika si guru harus pinjam ke lintah darat. Sehari, bunga lintah darat bisa 50%," lanjut Erwin.

Menurut proyeksinya, fintech di Indonesia akan semakin berkembang, terutama untuk bentuk online lending dan crowdfunding. Bentuk usaha ini bukan masuk area jasa keuangan atau bisnis pembiayaan (multifinance).

Sebab, bentuknya hanya web portal yang berfungsi sebagai perantara, yakni antara pemodal dan pihak peminjam. Namun, pihak pendana sering tidak ditampilkan.

"Di aturan OJK No. 24/2014, ada kriteria multifinance. Salah satunya, bentuk pengembalian dana dalam cicilan, melibatkan pihak ketiga atau tidak dalam memberikan dana cash. Sementara itu, online lending berikan pinjaman langsung dalam cash, dan pengembaliannya juga cash," papar Erwin.
 
Bagaimana pendanaan online lending ini? Menurut Erwin, mereka biasanya menggunakan holding company sebagai pendana. Bisa saja, pemiliknya adalah bank.

Erwin juga menegaskan, pihaknya sering berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fintech dengan jenis usaha online lending ini. Ia pun berupaya untuk memasukkan jenis usaha ini ke jenis usaha pembiayaan.

"Namun OJK belum pernah menemui usaha seperti ini sehingga berhati-hati untuk menempatkan dan mengaturnya," pungkasnya.

OJK sendiri kabarnya akan mengatur dana yang masuk dari angel investor bagi startup dimana modal minimal yang disuntik sebesar Rp 1 miliar dengan jumlah startup yang boleh didanai  satu angel investor adalah empat startup.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur angel investor ini ditargetkan bisa rampung pada Juni 2016 mendatang.

Adanya  ketentuan minimum suntikan dana oleh angel investor tersebut, nantinya setiap penambahan startup yang didanai, angel investor terkait wajib menambah modal sebesar Rp 1 miliar.

Jika total perusahaan yang dibiayai mencapai 20 startup, maka angel investor tersebut harus menjadi venture capital. OJK juga sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan unttuk merumuskan insentif pajak bagi angel investor.

Selain itu, OJK hendak mengarahkan pungutan pajak bagi angel investor lebih kecil, dan mengacu pada ketentuan pajak bagi usaha kecil dan menengah (UKM). (rou/fyk)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed