Kamis, 25 Okt 2012 02:54 WIB

DPR Takut Pailit Telkomsel Menular

- detikInet
Para petinggi Telkom dan Telkomsel dalam rapat di Komisi VI DPR (rou/inet) Para petinggi Telkom dan Telkomsel dalam rapat di Komisi VI DPR (rou/inet)
Jakarta - Anggota Komisi VI Ferrari Roemawi menilai jika kejadian pailit yang dialami Telkomsel sampai dibiarkan dan tidak dijaga dengan benar, bukan tidak mungkin kasus serupa akan menimpa perusahaan lain yang asetnya juga dimiliki negara.

"Kalau dibiarkan, kasus semacam ini bisa terjadi lagi. Kita harus menjaga jangan sampai kasus pailit Telkomsel ini bikin saham induk usahanya terjun bebas. Apa yang dibutuhkan dari kami, kami siap membantu," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu malam (24/10/2012).

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua Agus Iskandar telah memutuskan Telkomsel pailit atas permohonan PT Prima Jaya Informatika (PJI), distributor voucher isi ulang Kartu Prima.

Putusan pailit ini jelas mengejutkan banyak pihak. Sebab, Telkomsel yang memiliki aset puluhan triliun bisa diputus pailit atas kasus pesanan kartu perdana dan voucher isi ulang Prima yang nilainya cuma Rp 5,3 miliar.

Karena PJI menilai tak dipenuhinya purchase order itu sebagai hutang yang telah jatuh tempo, maka diajukanlah gugatan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat--meskipun dari sisi performa, PJI tak memenuhi target yang diminta Telkomsel.

Menurut Dirut Telkom, Arief Yahya, pihaknya telah mengajak PJI bertemu untuk membahas pesanan yang ditolak Telkomsel. "Namun, sebelum kami bertemu untuk yang kedua kalinya pada tanggal 17 Juni, ternyata PJI telah memasukkan gugatan pailit sehari sebelumnya, 16 Juni," sesalnya.

Telkom sendiri yakin, anak usahanya yang telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, bisa menang dan terbebas dari pailit. "Sebab, Telkomsel tidak mempunyai hutang kepada penggugat pailit. Dan kedua, syarat gugatan pailit minimal dua kreditur tidak terpenuhi," tegas Arief.

Nasril Bahar, Anggota Komisi VI lainnya juga sependapat bahwa PJI bukan kreditur yang berhak memposisikan pemesanan kartu perdana dan voucher pulsa sebagai piutang yang harus dibayar Telkomsel.

"PJI bukan kreditur, dia cuma mitra ritel. Tapi ini kontrak besar yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. PJI yang mendapat opportunity besar, memang pantas kecewa. Tapi di mana profesionalismenya? Pencapaian targetnya dalam setahun cuma 6,3%. Itu tuntutan profesional yang ternyata PJI tidak mampu dan tidak mumpuni," berangnya.

Menurut Direktur Utama Telkomsel Alex J Sinaga, PJI telah gagal membangun 10 juta komunitas Prima dan gagal menjual 10 juta perdana kartu serta 120 juta voucher yang dijanjikan.

"Karena persentase pencapaian mereka sampai dengan Mei 2012, hanya 6,3% kartu dan 2,3% voucher. Mereka juga gagal membangun jaringan distribusi sendiri," sesalnya.




(rou/ash)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed