.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional AS Jay Clayton sebagai penasihat utama pemerintah untuk urusan kecerdasan buatan (AI) atau AI Czar. Clayton juga akan memimpin tim khusus Gedung Putih yang ditugaskan mengkaji risiko dan peluang AI.
Tim yang disebut Super Intelligence Force itu diberi waktu 120 hari untuk menyusun laporan mengenai risiko dan peluang AI sekaligus menentukan peran yang seharusnya dimainkan pemerintah federal dalam mengawasi teknologi tersebut.
Mengutip laporan Reuters, Clayton sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur Intelijen Nasional pada Agustus 2026. Menurut Clayton, pembentukan tim tersebut merupakan permintaan langsung Trump. AS ingin memastikan tetap berada di posisi terdepan dalam pengembangan AI canggih, sembari melindungi kepentingan masyarakat Amerika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden (Trump) meminta agar sebuah kelompok dibentuk, yang bertujuan memastikan AS tetap menjadi pemimpin dalam teknologi superintelligence," kata Clayton.
"Risiko jika kita tidak menjadi yang pertama sangat tinggi," imbuhnya.
Clayton menjelaskan, menjadi yang terdepan dalam pengembangan AI dinilai dapat membantu AS menghadapi risiko yang berasal dari teknologi tersebut, termasuk ancaman dari negara-negara pesaing.
Tim Clayton tidak hanya akan melihat peluang AI. Salah satu tugasnya adalah mengkaji risiko yang muncul dari perkembangan teknologi tersebut. Mereka akan meninjau mekanisme pemerintah dalam menerima laporan mengenai berbagai insiden AI, termasuk pelanggaran keamanan, peretasan, jailbreak, dan masalah lainnya.
Kemudian, tim akan memberikan rekomendasi mengenai cara memperkuat kemampuan pemerintah AS dalam merespons insiden AI dengan menggunakan kewenangan yang sudah tersedia. Kelompok ini juga akan mengkaji aturan yang sudah berlaku serta kemungkinan tindakan yang dapat diambil Kongres AS.
Clayton mengatakan pendekatan tersebut nantinya akan melibatkan dialog dengan industri teknologi. Ia mencontohkan bagaimana model pengelolaan risiko di sektor keuangan dikembangkan melalui kerja sama dengan regulator seperti Federal Reserve dan Securities and Exchange Commission.
Langkah pembentukan tim AI ini muncul ketika pemerintahan Trump menghadapi tekanan untuk menangani kekhawatiran mengenai keamanan AI. Trump selama ini cenderung mengambil pendekatan yang lebih longgar terhadap regulasi AI. Ia berulang kali memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat daya saing perusahaan AS dalam menghadapi China.
Di sisi lain, kekhawatiran mengenai potensi risiko AI semakin meningkat. Sejumlah peneliti dan anggota parlemen AS menyoroti kemungkinan teknologi AI digunakan untuk serangan siber, senjata, maupun ancaman lain yang lebih serius.
Pembentukan Super Intelligence Force menunjukkan pemerintahan Trump mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan respons terhadap perkembangan AI, meski pendekatan terhadap regulasi tetap menjadi perdebatan.
Dalam tugasnya, Clayton akan dibantu tiga wakil ketua, yakni Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Federal Trade Commission (FTC) Andrew Ferguson. Sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump juga masuk dalam tim, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Penasihat eksternal yang disebut dalam laporan antara lain mantan penasihat AI Gedung Putih David Sacks dan mantan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice. Tim tersebut dijadwalkan menyampaikan hasil kajiannya dalam waktu 120 hari. Masa kerja itu juga dapat diperpanjang jika diperlukan atau fungsi tim nantinya dialihkan kepada lembaga pemerintah tertentu.
