SpaceX menonaktifkan lebih dari 2.500 terminal Starlink yang diduga digunakan oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Langkah ini diambil setelah laporan bahwa militer Myanmar membongkar jaringan kejahatan siber besar di kawasan perbatasan dengan Thailand.
Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, mengumumkan langkah ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa malam (22/10/2025). Ia menegaskan bahwa SpaceX selalu mematuhi hukum di lebih dari 150 pasar tempat Starlink beroperasi.
"SpaceX terus mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan yang diterima dan hukum yang berlaku. Dalam kasus langka, kami mengambil tindakan tegas, termasuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia," tulis Dreyer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, di Myanmar, SpaceX secara proaktif menemukan dan menonaktifkan ribuan terminal Starlink yang digunakan untuk mendukung operasi kejahatan siber lintas negara.
Operasi Militer Bongkar Pusat Penipuan
Berdasarkan laporan Associated Press, militer Myanmar sebelumnya menggerebek kompleks kejahatan siber 'KK Park' di dekat perbatasan Thailand. Operasi ini menyasar 260 bangunan ilegal, menyita 30 perangkat Starlink, dan menahan lebih dari 2.000 orang yang terlibat.
Pihak militer menuding kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) berada di balik proyek penipuan tersebut. Namun, KNU membantah tuduhan itu dan menilai pemerintah militer hanya mencari kambing hitam.
Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand dikenal sebagai pusat operasi penipuan online yang menargetkan korban global. Modusnya melibatkan bujuk rayu romansa digital, investasi palsu, dan kerja paksa. Ribuan pekerja dari Asia dan Afrika direkrut dengan janji pekerjaan sah, tetapi kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi seperti perbudakan.
Laporan AFP mengungkap bahwa kompleks penipuan di kawasan Myawaddy menggunakan Starlink secara ilegal untuk mengakses internet berkecepatan tinggi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau sinyal.
Starlink Dilarang di Myanmar
Secara resmi, Starlink tidak memiliki izin operasi di Myanmar maupun Thailand, namun perangkatnya diselundupkan dan digunakan oleh sindikat kriminal. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir (Oktober 2024), sekitar 80 antena Starlink yang digunakan dalam operasi penipuan disita dalam periode April-Juni 2024.
SpaceX diketahui memiliki kemampuan geofencing untuk menonaktifkan terminal di wilayah tertentu, serta dapat memblokir perangkat berdasarkan ID unik. Namun, sindikat kriminal tampaknya menemukan cara untuk menghindari pembatasan ini.
Kasus ini menarik perhatian politisi Amerika Serikat. Pada Juli 2025, Senator Maggie Hassan mendesak Elon Musk untuk memastikan Starlink tidak disalahgunakan oleh pelaku penipuan internasional. Ia meminta transparansi terkait langkah SpaceX mencegah penyalahgunaan jaringan internet satelit tersebut.
Menanggapi hal ini, Dreyer menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan teknologinya. "Tindakan di Myanmar menjadi contoh nyata komitmen kami terhadap keamanan global," ujarnya.
(afr/afr)