Trump Desak Microsoft Pecat Salah Satu Bosnya
Hide Ads

Trump Desak Microsoft Pecat Salah Satu Bosnya

Fino Yurio Kristo - detikInet
Senin, 29 Sep 2025 06:15 WIB
U.S. President Donald Trump attends a memorial service for slain conservative commentator Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, U.S., September 21, 2025.  REUTERS/Brian Snyder
Donald Trump. Foto: REUTERS/Brian Snyder
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuntut agar Microsoft memecat Lisa Monaco, eksekutif di raksasa teknologi itu yang menjabat sebagai wakil jaksa agung selama pemerintahan Joe Biden. Permintaan tersebut muncul di akun Truth Social milik Trump, yang memiliki 10 juta pengikut.

Permintaan ini muncul satu hari setelah mantan Direktur FBI James Comey didakwa. Trump memang dikenal membenci para lawannya dan ingin menjebloskan mereka ke penjara. Lisa sendiri menjabat sebagai Microsoft President of Global Affairs dan belum lama bergabung dengan Microsoft.

"Dia merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional AS, terutama mengingat kontrak-kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan Pemerintah Amerika Serikat. Karena banyaknya tindakan Monaco yang salah, Pemerintah AS baru-baru ini mencabut semua Izin Keamanannya, mencabut semua aksesnya ke Intelijen Keamanan Nasional, dan melarangnya dari semua Properti Federal," tulis Trump.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Microsoft menolak berkomentar terkait hal ini. Beberapa bagian dari pemerintahan AS menggunakan infrastruktur cloud dan perangkat lunak produktivitas Microsoft. Awal bulan ini, Microsoft setuju untuk menawarkan penghematan sebesar USD 3,1 miliar dalam satu tahun untuk layanan cloud yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, menerbitkan postingan tentang Monaco yang telah bergabung dengan Microsoft. Dikutip detikINET dari CNBC, penunjukan tersebut terjadi pada bulan Juli 2025.

Di sisi lain, Microsoft baru saja mengatakan akan menghentikan langganan penyimpanan berbasis cloud dan kecerdasan buatan untuk sebuah unit militer Israel, setelah menyelidiki klaim bahwa divisi tersebut telah membangun sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.




(fyk/rns)
Berita Terkait