.webp)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang akan menambahkan biaya satu kali sebesar USD 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar bagi pelamar program visa H-1B untuk pekerja asing terampil. Visa itu disebut kerap disalahgunakan sehingga ada ketentuan baru ini.
Para kritikus lama berpendapat H-1B merugikan tenaga kerja Amerika, sementara para pendukung, termasuk para miliarder seperti Elon Musk, menilai visa itu memungkinkan AS untuk menarik talenta-talenta terbaik dunia.
Sejak 2004, jumlah aplikasi H-1B dibatasi hingga 85.000 per tahun. Hingga saat ini, visa H-1B dikenakan biaya administrasi dengan total hanya sekitar USD 1.500. Penerima manfaat terbesar program ini tahun fiskal sebelumnya mayoritas adalah perusahaan teknologi yang dipimpin Amazon, diikuti Tata, Microsoft, Meta, Apple dan Google.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip detikINET dari BBC, aturan baru itu diterapkan mulai 21 September dan sempat menimbulkan kepanikan. Beberapa perusahaan teknologi AS dilaporkan menyarankan karyawan pemegang visa H-1B tetap tinggal di AS atau jika di luar negeri, untuk segera kembali.
Liburan pun sempat dibatalkan, begitu juga perjalanan bisnis, dan rencana untuk menemui keluarga demi bergegas kembali ke Amerika sebelum aturan baru mulai berlaku. Bandara-bandara penuh oleh mereka yang ingin segera balik ke AS.
Kepanikan agak mereda setelah Gedung Putih mengklarifikasi biaya tersebut tak berlaku untuk visa yang sedang berlaku maupun aplikasi perpanjangan. Namun para karyawan asing terlanjur cemas. Rohan Singh, engineer di Carolina Utara, membatalkan rencana mengunjungi India. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi," ujarnya.
Para pemegang visa H-1B juga berbagi pengalaman bergegas ke AS di media sosial. India adalah penerima manfaat visa H-1B terbesar tahun lalu, dengan 71% dari penerima manfaat disetujui, sementara China berada di posisi kedua dengan 11,7%,
Kementerian Luar Negeri India menyatakan tarif visa tersebut akan memiliki konsekuensi kemanusiaan karena gangguan yang ditimbulkan bagi para keluarga. Pemerintah India berharap gangguan ini dapat ditangani dengan tepat.
Menurut mereka, pertukaran pekerja terampil berkontribusi besar bagi kedua negara. "Karena itu, para pembuat kebijakan akan menilai langkah-langkah terbaru dengan mempertimbangkan manfaat bersama, termasuk hubungan antarmasyarakat yang kuat antara kedua negara," sebut Pemerintah India.
(fyk/fay)
