.webp)
Penangkapan pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis menjadi perhatian serius di Rusia. Rusia pun mengeluarkan peringatan ke Prancis atas penahanan terhadap Durov, mengisyaratkan tindakan tersebut mungkin bermotif politik.
Kantor Kejaksaan Umum Paris mengeluarkan surat perintah penangkapan Durov atas tudingan kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, penipuan, terorisme, dan distribusi gambar pornografi anak di bawah umur di platform tersebut.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan dan mendesak Paris memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya terhadap Durov. "Tuduhan tersebut memang sangat serius," kata Peskov yang dikutip detikINET dari CNBC.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka membutuhkan dasar bukti yang tidak kalah seriusnya. Jika tidak demikian, itu akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi," tambahnya.
Menurutnya, penangkapan Durov dapat dilihat sebagai pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan intimidasi jika Prancis gagal memberikan bukti serius atas kesalahannya. Lahir di Rusia, Durov juga memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab.
Peskov mengindikasikan Rusia masih menganggap Durov sebagai warga negara, dan mereka siap mendukungnya dengan bantuan yang diperlukan, meskipun Peskov mengakui situasinya rumit.
Di pihak lain, Uni Emirat Arab juga mengatakan telah mengajukan permintaan kepada pejabat Prancis untuk menawarkan bantuan diplomatik kepada Durov dan mengikuti kasus tersebut dengan saksama.
Setelah penangkapan Durov, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan keputusan untuk menahannya bukanlah bermotif politik tetapi bagian dari penyelidikan independen. Ia mengklaim negaranya sangat berkomitmen terhadap kebebasan berbicara.
Durov adalah salah satu dedengkot teknologi paling tenar dari Rusia. Ia mendirikan Telegram tahun 2013, menyebutnya platform yang tak disensor dan netral, dapat diakses semua lapisan masyarakat dan pandangan. Durov diperkirakan hartanya USD 15,5 miliar, menurut Forbes, menjadikannya orang terkaya ke-121 di dunia.
Rusia memblokir akses ke Telegram tahun 2018 dan mendenda perusahaan tersebut beberapa kali karena gagal menghapus konten yang diduga ilegal. Pada tahun 2020, akses ke Telegram dipulihkan di Rusia, memicu spekulasi bahwa Telegram mungkin memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia, yang dibantah Telegram.
Telegram, dengan 800 juta pengguna di seluruh dunia, banyak digunakan di Rusia, serta di Ukraina. Aplikasi ini digunakan oleh pejabat pemerintah dan militer di kedua belah pihak dalam perang Rusia-Ukraina.
(fyk/afr)
