.webp)
Seorang anggota dewan di kota Porto Alegre, Brasil bernama Ramiro Rosaria memanfaatkan kecerdasan buatan khususnya dengan ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI untuk menyusun rancangan undang-undang. Hal ini pun menjadi perdebatan tentang bagiamana peran AI dalam pemerintahan.
Melansir dari Gizmochina, undang-undang tersebut, yang berfokus pada meteran air, bukanlah hasil dari diskusi legislatif yang ekstensif, melainkan hanya sebuah pertanyaan berdurasi 15 detik ke ChatGPT.
Undang-undang tersebut mengusulkan solusi praktis untuk masalah yang sudah berlangsung lama, yang tidak hanya mengesankan Rosario tetapi juga seluruh dewan kota, yang dengan suara bulat mengesahkan RUU tersebut tanpa mengetahui asal-usul AI-nya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RUU yang dibuat oleh AI tersebut mengamanatkan tenggat waktu 30 hari untuk mengganti meteran air yang dicuri dan membebaskan pemilik properti dari biaya meteran air baru jika terjadi pencurian.
Insiden ini, yang baru terungkap setelah RUU tersebut disahkan, pada awalnya disambut dengan skeptisisme, terutama dari presiden dewan, Hamilton Sossmeier. Namun, hal ini juga mengarah pada penerimaan yang lebih luas terhadap potensi AI dalam administrasi publik.
Pergeseran perspektif Sossmeier menggarisbawahi kesadaran yang berkembang bahwa keterlibatan AI dalam tata kelola pemerintahan, meskipun masih baru dan mungkin meresahkan, merupakan tren yang tak terelakkan dan berpotensi menguntungkan.
Keputusan Rosario untuk merahasiakan keterlibatan ChatGPT mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam mengintegrasikan AI ke dalam politik. Hal ini menyoroti kekhawatiran bahwa bias terhadap AI dapat menghalangi penerimaannya.
Namun, keberhasilan implementasi RUU yang dirancang oleh AI ini menunjukkan potensi AI untuk merampingkan proses legislatif, sehingga memungkinkan pegawai negeri untuk fokus pada aspek-aspek yang lebih penting dari peran mereka.
(jsn/jsn)
