Jumat, 27 Sep 2019 11:13 WIB

Ribuan Orang Tanda Tangan Petisi Online Bela Dandhy Laksono

Josina - detikInet
Dandhy Laksono. (Foto: dok. ist) Dandhy Laksono. (Foto: dok. ist)
Jakarta - Selain menjadi trending topik di linimasa Twitter, tuntutan netizen terhadap kebebasan Dandhy Laksono juga disuarakan melalui petisi online dengan judul "Hargai Kebebasan Berpendapat: Bebaskan Dandy Laksono dari Seluruh Tuntutan Hukum"

Dipantau detiKINET, Jumat (27/9/2019) di situs change.org, petisi online ini sudah ditanda tangani lebih dari 12 ribu dengan target 15.000 tanda tangan.

Berdasarkan informasi deskripsi, petisi tersebut menjelaskan Dandhy Dwi Laksono merupakan seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter sekaligus pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Dandhy ditangkap di rumahnya di Pondokgede, Bekasi.


Ia dijadikan tersangka atas cuitannya soal rusuh di Wamena. Kini Dandhy sudah diperbolehkan pulang meski tetap berstatus tersangka.

"Twit 22 September terkait insiden di Jayapura dan Wamena. Hanya 1 twit yang dimasalahkan Polda Metro," kata kuasa hukum Dandhy, Alghiffary Aqsa, saat dihubungi detikcom, Jumat (27/9/2019).

Dandhy ditangkap karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2), jo Pasal 45 A ayat (2) UU No.8 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 No.1 tahun 1946 tentang hukum pidana.


Beragam komentar di kolom petisi tersebut ramai dukungan untuk Dandhy Laksono dan kritik terhadap pemerintah atas kebebasan berpendapat.

"Jangan anti kritik, semua orang punya hak untuk menyatakan pendapatnya"

"Hukum tdk bisa semena-mena mengkerdilkan rakyat"

"Kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak boleh dikekang."

"Para jurnalis kritis menurut saya seorang Pahlawan, kenapa ditangkap dan dipenjarakan, jangan biarkan negara ini hancur dengan para koruptor dan penghianat2 bangsa.. tolong bebaskan Dandhy."

"Setiap manusia berhak berbicara dan ber aspirasi.karna hakikatnya pemerintak yang memilih adalah masyarakat.bekerja untuk masyarakat.maka masyarakat juga berhak beraspirasi terhadap pemerintah"

"Saya tidak mau ditindas, dan tidak suka melihat saudara saya ditindas, apalagi oleh kepentingan penguasa yang korup"



Simak Video "Penangkapan Ananda-Dandhy, ICJR: Jangan Kriminalisasi Aktivis"
[Gambas:Video 20detik]
(jsn/fay)