Rabu, 19 Jun 2019 17:13 WIB

Pengamat: Diskon Ojol Jor-Joran Berpotensi Matikan Kompetisi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Foto: Nadia Permatasari/Infografis Foto: Nadia Permatasari/Infografis
Jakarta - Pengamat Transportasi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mendukung wacana pemerintah dan sejumlah pemangku kebijakan yang akan membatasi pemberian diskon pada tarif ojek online atau ojol. Yayat mengatakan, jika diskon dibiarkan maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat di antara penyedia aplikasi ojol dan berpotensi mematikan usaha jasa angkutan konvensional.

"Jadi yang penting perusahaan rekanannya itu kalau kasih diskon, tolong perhatikan aspek-aspek layanan publik. Jangan sampai pemberian diskon besar-besaran oleh rekanan aplikator buat angkutan konvensional juga ikut-ikutan mati," ujar Yayat dalam keterangan yang diterima detikINET.

Seiring dengan wacana pembatasan diskon tarif Ojol, Yayat berpendapat, tidak tepat jika pembatasan diskon diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, instansi yang tepat mengeluarkan aturan tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan pihak-pihak terkait.

"Ini bukan ranahnya Kemenhub, tapi di luar itu. Nanti OJK dan KPPU yang mengatur, makanya pertemuan siang-sore ini diharapkan ada penjelasan aturan yang menjadi payung hukum untuk mengatur diskon oleh KPPU, OJK, BI, beserta perusahaan aplikasi," imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Senior, Raden Pardede berpandangan wacana pembatasan diskon tarif harus lebih dulu mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk itu, jajaran KPPU harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk menyikapi wacana pembatasan dan persoalan yang ditimbulkan dari banjirnya diskon tarif dari perusahaan aplikasi penyedia jasa ojol.

"Ya itu dilihat oleh KPPU saja apakah memang telah terjadi kartel atau telah terjadi war pricing," imbuh Raden. (asj/asj)