Kamis, 25 Apr 2019 12:00 WIB

Curhat Warga yang Hidup Setahun Tanpa Medsos dan WhatsApp

Fino Yurio Kristo - detikInet
Halaman 1 dari 2
Ilustrasi. Foto: Atsushi Tomura/Getty Images Ilustrasi. Foto: Atsushi Tomura/Getty Images
Jakarta - Bagaimana rasanya hidup setahun tanpa media sosial? Soal itu bisa ditanyakan pada warga Chad yang sudah lebih dari 12 bulan pemerintahnya memutus koneksi ke medsos dan layanan messaging tenar.

Memang ada cara untuk menembusnya walau tetap saja bikin repot. Azim Assani misalnya, mengandalkan akses Virtual Private Networks (VPNs) yang mahal untuk menembus sensor dan agar tetap bisa menjalankan bisnis co working space di ibu kota Chad, N'Djamena.

"Benar-benar perlu memakai VPN dan sering juga kami tak sadar memakainya di luar negeri dan ternyata di sana tak perlu menggunakannya," sebut Assani yang dikutip detikINET dari CNN.

Pemblokiran dilakukan pemerintah sejak Maret 2018. Kebijakan itu dilakukan setelah konferensi nasional yang merekomendasikan perubahan konstitusi untuk memungkinkan Presiden Chad, Idriss Deby, tetap berkuasa sampai 2033, saat dia sudah berusia 81 tahun.




Layanan populer semacam WhatsAap, Facebook, Twitter, dan Viber tak dapat diakses. "Tahun lalu pada 28 Maret, kami menerima laporan bahwa akses ke WhatsApp sangat sulit atau tidak mungkin di beberapa tempat," kata Julie Owono, Executive Director Internet Without Borders (IWB).

Pemblokiran dinilai efektif untuk membendung gerakan anti-pemerintah. Selain itu untuk mencegah beredarnya video kekerasan antar kelompok karena negara itu rentan konflik sipil sejak kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1960.

Sensor di Chat sejatinya hanya mempengaruhi sebagian kecil orang, karena cuma 4,9% dari total populasi terhubung ke dunia maya. Namun demikian dampaknya cukup besar.

Salah satu blogger Chad bernama Deuh'b Emmanuel mengatakan kepada BBC pemblokiran media sosial rasanya seperti di dalam bui. "Tanpa Facebook, tanpa akses ke media sosial, itu seperti berada di penjara tanpa sel," ungkapnya.

Sensor internet adalah hal yang cukup umum di Afrika. Di 2019 ini saja, pemerintah Sudan, Zimbabwe, dan Republik Demokratik Kongo melakukannya dengan beragam alasan.

Halaman Selanjutnya: Dampak Ekonomi Besar

(fyk/krs)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed