Kamis, 14 Feb 2019 18:15 WIB

Bos Apple Janji Cek Aplikasi 'Pengawas Wanita' Arab Saudi

Rachmatunnisa - detikInet
CEO Apple Tim Cook. Foto: Getty Images CEO Apple Tim Cook. Foto: Getty Images
Jakarta - CEO Apple Tim Cook berjanji akan melakukan investigasi terhadap Absher, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengawasan terhadap wanita di Arab Saudi.

Sebelumnya, Apple dan Google dikritik karena dianggap membiarkan keberadaan Absher di toko aplikasi mereka. Absher dinilai memfasilitasi diskriminasi gender.

"Dengan mengizinkan keberadaannya di toko aplikasi perusahaan Anda, maka perusahaan Anda mempermudah pria Arab Saudi mengontrol anggota keluarga mereka dari kenyamanan smartphone mereka dan membatasi pergerakan mereka," kata senator Amerika Serikat (AS) bernama Ron Wyden.




Seperti dikutip dari Business Insider, Kamis (14/2/2019), dalam suratnya yang ditujukan kepada CEO Apple Tim Cook dan CEO Google Sundar Pichai, Wyden mengatakan bahwa perusahaan AS seharusnya tidak mengaktifkan atau memfasilitasi patriarki yang terjadi di Arab Saudi.

Menanggapi kritikan ini, Cook berjanji akan mengecek lebih lanjut terkait aplikasi Absher.

"Saya belum dengar soal itu. Namun jelas kami akan memeriksanya jika itu (aplikasi) bermasalah," singkat Cook dalam sebuah wawancara dengan NPR.

Sementara Google, sejauh ini belum memberikan respons terkait masalah ini.

Absher, sejatinya ingin memudahkan warga Arab Saudi mengakses sejumlah layanan termasuk mendapatkan paspor, akta kelahiran atau membayar pelanggaran lalu lintas.

Pada aplikasi tersebut, terdapat fitur yang memungkinkan pria di Arab Saudi menentukan kapan dan di mana perempuan yang berada di bawah perwalian mereka, antara lain istri dan anak perempuan yang belum menikah, diizinkan untuk pergi.

Absher menyediakan fitur berkirim pesan yang akan mengabari wali laki-laki, ketika istri dan anak perempuan mereka yang belum menikah, berada di perbatasan atau imigrasi di bandara.




Hal inilah yang disoroti secara tajam oleh kalangan yang mengkritik aplikasi tersebut. Fungsi tersebut dianggap memfasilitasi diskriminasi gender dan budaya patriarki di negara tersebut.


(rns/krs)