Minggu, 29 Jul 2018 21:59 WIB

Presiden Trump Serang Twitter

Virgina Maulita Putri - detikInet
Foto: Donald Trump (Istimewa) Foto: Donald Trump (Istimewa)
Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh platform favoritnya Twitter melakukan pemblokiran terselubung terhadap sejumlah akun tokoh Partai Republik.

Melalui akun Twitternya, Trump menyebut bahwa praktik yang dilakukan Twitter ini diskriminatif dan ilegal. Ia juga berjanji akan menginvestigasi praktik ini.

"Twitter telah melakukan "SHADOW BANNING" tokoh Republik terkemuka. Tidak baik. Kami akan melihat praktik yang diskriminatif dan ilegal ini! Banyak keluhan," ujar Trump dalam cuitannya, seperti dikutip detikINET dari CNBC, Minggu (29/7/2018).



Shadow banning yang dimaksud Trump adalah praktik di mana sebuah platorm membatasi visibilitas suatu akun tertentu.

Komentar Trump ini sepertinya dibuat setelah beberapa publikasi memuat laporan dari publikasi online, Vice. Vice baru saja merilis laporan bahwa Twitter membatasi visibilitas beberapa tokoh Partai Republik, seperti ketua Partai Republik, Ronna McDaniel di hasil pencariannya.

Trump sendiri tidak menjelaskan hukum mana yang dilanggar Twitter sehingga membuat apa yang mereka lakukan ilegal. Trump juga tidak menjelaskan langkah apa yang akan ia ambil untuk menginvestigasi dugaan praktik ini.

Serangan Trump kepada Twitter langsung berdampak pada nilai saham Twitter. Nilai saham Twitter yang sudah turun 3% pada hari Kamis, turun lagi sejauh 1% setelah komentar Trump.



Juru bicara Twitter sendiri menolak untuk mengomentari cuitan Trump. Dalam email-nya kepada CNBC, Twitter menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan shadow ban.

"Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami tidak 'shadow ban.' Kami menyadari bahwa beberapa akun tidak secara otomatis muncul di search box kami, dan mengirimkan perubahan untuk mengatasi hal ini," kata Twitter dalam email-nya.

"Profil, Tweet dan diskusi tentang akun-akun ini muncul saat anda cari. Untuk lebih jelas, peringkat perilaku kami tidak membuat penilaian berdasarkan pandangan politik atau isi dari Tweet," lanjutnya. (rou/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed