Jumat, 01 Jun 2018 20:22 WIB

Uganda Pungut Pajak Warga yang Bergosip di Medsos

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Australia Plus ABC Foto: Australia Plus ABC
Jakarta - Karena tak ingin layanan media sosial (medsos) dan pesan instan dijadikan alat untuk bergosip, negara satu ini menerapkan pungutan pajak kepada warganya yang menggunakan platform tersebut.

Sebuah aturan kontroversial itu dikeluarkan oleh Parlemen Uganda. Mereka mencoba menghentikan penyebaran gosip melalui medsos. Aturan tersebut mulai berlaku per 1 Juli nanti.

Sebagaimana dilansir dari BBC, Jumat (1/6/2018), Uganda memungut pajak 200 Shiling atau USD 0,05 (setara Rp 700) sebagai retribusi harian kepada orang yang menggunakan Facebook, Twitter, Viber, maupun WhatsApp.


Presiden Uganda Yoweri Museveni mendorong dikeluarkannya undang-undang tersebut karena medsos sering dimanfaatkan untuk bergosip yang dilakukan oleh warganya.

Dalam undang-undang ini juga memberlakukan aturan berbagai pajak lainnya, termasuk retribusi 1% dari nilai total transaksi mobile. Untuk hal yang satu ini, banyak dikeluhkan masyarakat sipil karena berpotensi menghambat laju warga Uganda untuk menggunakan layanan perbankan.

Menteri Keuangan Negara bagian Uganda David Bahati mengungkapkan, kepada parlemen bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk membantu negara dalam melunasi hutangnya yang terus meningkat.

Apa yang dikatakan oleh Bahati satu suara dengan yang diucapkan Presiden Uganda Yoweri Museveni. Namun, pajak medsos ini tidak berlaku bagi mereka yang memanfaatkan platform teknologi untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau referensi.

Pemerintah Uganda menepis bahwa aturan yang diberlakukan negaranya itu nantinya akan membatasi kebebasan berekspresi.



"Kami sedang mencari uang untuk menjaga keamanan negara dan memperpanjang listrik, sehingga Anda orang yang dapat menikmati lebih banyak media sosial lebih sering," kata Menteri Keuangan Uganda Matia Kasaija.

Berdasarkan laporan dari BBC, medsos telah menjadi alat politik yang sangat penting di Uganda, baik untuk partai yang berkuasa maupun oposisi.

Bahkan, akses ke platform medsos ditutup selama pemilihan presiden pada 2016 lalu. Ketika itu, pemerintah bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran kebohongan.

(agt/rns)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed