Tidak tanggung-tanggung, pada tahap pertama akan ada 100 ribu lebih kamera yang akan dipasang tiang lampu di seluruh wilayah Singapura. GovTech, badan pemerintah Singapura yang bertanggung jawab atas proyek percontohan "Lamppost-as-a-Platform" (LaaP) dijadwalkan akan mulai memasang kamera di tiang lampu mulai tahun depan. Saat ini mereka diberi waktu hingga Mei untuk mendaftar teknologi apa yang akan diaplikasikan pada jaringan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemampuan ini dapat digunakan untuk melakukan analis kerumunan dan mendukung penyelidikan lanjutan jika terjadi insiden teror," lanjutnya.
Foto: Reuters |
Penentangan
Sayangnya rencana pemasangan kamera yang berpadu dengan aplikasi face recognition itu meningkatkan ketakutan di kalangan pakar keamanan dan kelompok hak asasi. Sebab ditakutkan akan mengurangi privasi warga.
Adam Schwartz, senior staff kelompok hak asasi manusia Electronic Frontier Foundation yang berbasis di Amerika Serikat, mendesak Singapura dan pemerintah lain untuk tidak mengadopsi teknologi pengawasan memakai face recognition. Umumnya teknologi ini akan memungkinkan pihak berwenang mencocokan wajah yang tertangkap kamera dengan data base mereka. Dikhawatirkan teknologi ini digunakan untuk mengekang kebebasan berbicara dengan menghalangi protes damai.
Sementara itu Ian Wilson, dosen di Universitas Murdoch Australia. Dia mengatakan jaringan pengawasan video umum dilakukan di kota-kota seperti London dan New York. Tapi dirinya percaya Singapura akan berbeda karena mungkin melibatkan teknologi pengenalan wajah yang luas.
Baca juga: Pabrik Boeing Diserang WannaCry |
Munculnya banyak kekhawatiran terkait privasi, pemerintah Singapura pun bersuara. Mereka berjanji akan tetap mengedepankan privasi.
Bahkan dalam satu kesempatan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan proyek ini merupakan bagian dari rencana Smart Nation yang lebih luas untuk mengaplikasikan teknologi mutakhir guna meningkatkan kehidupan masyarakat. Pemerintah Singapura juga punya keyakinan teknologi ini akan memungkinkan untuk melakukan analis kerumunan dan dapat mendukung operasi anti teroris.
"Saya ingin proyek ini dilakukan dengan cara yang tidak sombong, tidak mengganggu dan yang etis," Lee seperti dilasnsir dari Reuters, Sabtu (14/4/2018).
GovTech turut berjanji akan mengedepankan privasi dan keamanan data. "Melindungi data pribadi dan menjaga privasi adalah pertimbangan utama dalam implementasi proyek ini," ujar juru bicara GovTech. (afr/afr)












































Foto: Reuters