Kamis, 08 Feb 2018 14:31 WIB

Virtual Currency atau Cryptocurrency, BI?

Penulis: Satriyo Wibowo - detikInet
Foto: Reuters Foto: Reuters
FOKUS BERITA Fenomena Bitcoin
Jakarta - Pertama kali mendengar istilah Virtual Currency (VC) adalah ketika Peraturan Bank Indonesia (PBI) no 18 tahun 2016 mengenai larangan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan VC diumumkan.

Pemilihan istilah ini cukup mengherankan karena tidak memakai istilah cryptocurrency yang telah umum dipakai, yang berkaitan dengan mata uang di internet laksana Bitcoin, Ripple, Etherium, Litecoin, nxt, dan sebagainya.

IMF sebagai sumber internasional yang kredibel, menjelaskan definisi VC dalam paper yang bisa diakses secara bebas di sini. VC adalah representasi digital dari suatu nilai yang diterbitkan oleh developer swasta dengan penentuan denominasi dalam suatu unit terpisah.

VC dapat disimpan, diakses, dan ditransaksikan secara elektronik, serta dapat digunakan untuk berbagai keperluan transaksi selama semua pihak setuju untuk menggunakannya.

Virtual Currency

Virtual Currency masuk ke dalam konsep Digital Currency dimana selain VC terdapat electronic money atau uang elektronik (UE). Beda antara VC dan UE adalah penerbitnya, dimana penerbitan UE diregulasi oleh pemerintah dan menggunakan mata uang negara.

VC sendiri dibagi menjadi dua jenis: bisa dipertukarkan dan tidak bisa dipertukarkan (convertible and non-convertible). Contoh VC yang non-convertible adalah mata uang dalam permainan (game-coin) dimana kita bisa membeli kredit untuk keperluan upgrade persenjataan misalnya, namun sisa kredit tidak bisa diuangkan kembali.

VC yang dapat dipertukarkan juga dapat dipisahkan menjadi dua jenis: terpusat (centralized) atau terdesentralisasi (decentralized) . Contoh VC terpusat yang dapat dipertukarkan adalah WebMoney, suatu bentuk mata uang digital dimana servernya terpusat dikelola oleh satu perusahaan.

Cryptocurrency

Nah, cryptocurrency yang kita kenal sekarang pada umumnya masuk dalam definisi convertible-decentralized VC. Dengan menggunakan teknologi permisionless Blockchain sebagai dasar implementasinya, server cryptocurrency tereplikasi, tersebar dengan rantai kunci tiap bloknya, yang secara teknis sangat aman dan sampai saat ini belum berhasil dibongkar.

Serangan pada satu server dengan mengubah data tanpa validasi, akan ditolak oleh server-server lain karena diketahui perubahan itu tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Intinya, kita tidak mungkin melakukan double spending atau mengedit nilai cryptocurrency kita.

Yang menjadi titik kritisnya bukan di sistemnya namun risiko lebih besar ada di sisi end point. Serangan yang terjadi selalu mengarah pada pemilik cryptocurrency, umumnya institusi seperti exchanger seperti kasus Mt Gox dan CoinCheck.

Virtual Currency atau Cryptocurrency, BI?Foto: IMF


Kerancuan Definisi

Jika istilah virtual currency yang dimaksud oleh BI adalah sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh IMF di atas, tentu akan menggegerkan dunia game. Transaksi pembelian unit uang dalam game, entah dalam bentuk gold, gems, coin, seharusnya dilarang apabila dilakukan di jurisdiksi Indonesia.

Pelarangan tersebut memang menggelikan bagi kita penikmat teknologi dan inovasi, namun menjadi masuk akal apabila dipandangnya dari kacamata ekonomi. Selain alasan pelanggaran UU, suatu transaksi pertukaran nilai yang tidak terekam oleh otoritas keuangan, apabila nilainya signifikan, dikhawatirkan akan memunculkan fenomena shadow economy. Hal ini berbahaya karena akan menurunkan akurasi perhitungan GDP sehingga mempengaruhi perencanaan keuangan negara.

Dari FAQ resmi dari BI mengenai pelarangan Virtual Currency yang bisa diakses di sini, sepertinya BI mencoba mendefinisikan sendiri istilah VC. Dalam dokumen tersebut disebutkan secara langsung definisi dan contoh VC yang langsung menunjuk ke definisi cryptocurrency seperti di atas dan tidak menjelaskan kategori VC lain seperti yang disebutkan oleh IMF. Dalam pernyataan BI lainnya di sini juga menyebutkan istilah 'Bitcoin dan Virtual Currency lainnya'.

Menurut penulis, hal ini sangat membingungkan, virtual currency mana yang memang dilarang transaksinya di Indonesia? Apakah virtual currency dalam versi luas seperti definisi IMF, atau hanya cryptocurrency saja yang merupakan VC yang terdesentralisasi dan dapat dipertukarkan nilainya (convertible-decentralized VC)?

Pemahaman akan latar belakang pengambilan istilah Virtual Currency pada PBI di atas menjadi krusial bagi periset dan pengembang BlockChain yang seringkali menggunakan sarana 'unit mata uang' sebagai desain solusi aplikasi atau model bisnisnya. Tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab BI selaku otoritas keuangan terutama pengawasan transaksi keuangan sesuai UU BI, UU Mata Uang, dan UU Transfer Dana.

BI sendiri secara terbuka telah menyatakan sedang mengkaji rencana penerbitan Rupiah digital dan meneliti peran teknologi BlockChain dalam industri keuangan. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah bentuk yang akan diambil: electronic money, virtual currency, atau ada klasifikasi baru di luar paper IMF?

Definisi istilah merupakan hal yang utama dalam suatu tata aturan perundang-undangan dan biasanya menjadi pasal pertama. Alangkah baiknya menggunakan istilah yang baku dan dikenal luas daripada memperkenalkan istilah baru. Jadi, Virtual Currency atau Cryptocurrency, BI?


Penulis, Satriyo Wibowo (@sBowo) adalah co-founder Blockchain Nusantara suatu forum riset di bidang blockchain, serta aktivis IPv6 dan Yurisdiksi Internet di Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).

(rou/rou)
FOKUS BERITA Fenomena Bitcoin

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed