Rabu, 05 Jul 2017 11:22 WIB

Uber Keberatan Tarif Baru Taksi Online, Ini Alasannya

Adi Fida Rahman - detikInet
Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif taksi online di Indonesia. Atas keputusan tersebut Uber pun meminta pemerintah meninjau ulang.

Pihak Uber mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan panduan dan aturan untuk model bisnis yang baru lewat revisi Permenhub 32 tahun 2016. Namun, revisi aturan tersebut justru berisiko menghambat berbagai manfaat yang dihadirkan ridesharing kepada para penumpang dan mitra-pengemudi.

Padahal, menurut Uber, begitu banyak manfaat yang dihadirkan ridesharing. Berdasarkan riset mereka dengan AlphaBeta, ride sharing memberikan keuntungan sebagai berikut:

- Penumpang bisa menghemat 65% dari biaya dan 38% dari waktu perjalanan dengan menggunakan aplikasi Uber dibandingkan saat menggunakan kendaraan pribadi.

- 43% dari mitra-pengemudi bukan berasal dari angkatan kerja sebelum bermitra dengan Uber – 28% di antaranya pengangguran.

- 61% dari mitra mengemudi bersama Uber < 10 jam per minggu.

- 6% penumpang telah berhenti menyetir kendaraan pribadi dan 62% kini mengurangi frekuensi menyetir kendaraan pribadi setelah menggunakan Uber.

- 20% dari perjalanan di Jabodetabek diawali dan diakhiri di area-area yang tidak diakses kendaraan umum dan 30% perjalanan di Jakarta terjadi pada pukul 22:00-02:00 saat transportasi publik sangat terbatas.

- Perjalanan di Indonesia telah digunakan oleh pengunjung dari 76 negara.

Uber kemudian memaparkan alasan revisi peraturan yang dikeluarkan pemerintah perlu dipertimbangkan ulang. Menurut mereka, pembatasan kuota kendaraan dan biaya perjalanan serta beratnya persyaratan menghalangi warga biasa yang ingin berbagi tumpangan dan membatasi akses terhadap layanan mobilitas terjangkau dan nyaman.

"Hal-hal ini juga bertentangan dengan prinsip koperasi, serta berbeda dengan langkah pemerintah kota DKI Jakarta yang tahun 2016 menghapus kuota dan batasan tarif taksi demi terciptanya persaingan yang sehat dan memandang kuota dan biaya perjalanan ridesharing tidak perlu diatur karena melihat perbedaan model bisnisnya," sebut mereka.

Persyaratan-persyaratan seperti pengalihan kepemilikan kendaraan, pemasangan kartu identitas dan nomor kontak pelanggan di interior mobil dan stiker di kendaraan tidak memiliki manfaat langsung bagi keselamatan dan kenyamanan.

"Dan mungkin tidak lagi relevan karena kami menggunakan teknologi untuk meningkatkan keselamatan sebelum, selama dan setelah perjalanan dengan cara-cara yang tidak dimungkinkan sebelum era ponsel pintar," klaim Uber dari keterangan resmi yang diterima detikINET, Rabu (5/7/2017).

Persyaratan akses data realtime perlu dikaji ulang karena merupakan informasi bisnis yang sensitif serta dapat melanggar hak privasi pengguna individu aplikasi Uber. Sangat penting juga pemerintah bisa mempertanggungjawabkan bagaimana informasi ini akan digunakan. (afr/fyk)
-

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed