Upaya ini salah satunya bisa dilakukan menggunakan aplikasi Kawal Pilkada. Platform hasil kolaborasi relawan dari Code4Nation, Turun Tangan, Perludem, dan Data Science Indonesia (DSI), serta didukung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ini memang mendorong publik menggunakan haknya sebagai warga negara dengan mengawasi jalannya pesta demokrasi lokal terbesar di dunia.
Founder Kawal Pilkada Khairul Anshar menjelaskan, platform ini berbasis crowdsource atau partisipasi publik yang terbuka bagi siapa saja. Sesuai namanya, aplikasi ini berfungsi untuk mengawal jalannya proses Pilkada secara terbuka, transparan dan akuntabel.
"Jadi ada dua platform. Satu di web, yang menjadi bagian utamanya. Karena di situlah proses agregasi dilakukan dari level paling bawah yaitu TPS sampai level Provinsi untuk Pilkada tingkat 1 dan level Kabupaten Kota untuk Pilkada tingkat 2," kata Khairul saat dihubungi detikINET, Jumat (13/1/2017).
 Foto: Kawal Pilkada |
Dikatakan Khairul, bagian utama dari platform ini sudah teruji di Pilkada 2015 lalu. Hasilnya sama dengan yang dikeluarkan oleh KPU. Adapun sumber data yang diolah, berasal dari scan formulir C1 yang disediakan oleh KPU.
"Platform yang kedua ini di mobile device. Bisa digunakan untuk isi suara langsung dari TPS dan wajib untuk memoto kertas C1 plano sebagai buktinya. Jadi foto C1 plano dan hasil suaranya dimasukkan ke sistem Pilkada," jelas Khairul.
Dia memaparkan, data itu nantinya tidak langsung masuk ke mesin utama (platform web) karena satu TPS bisa difoto oleh lebih dari satu orang relawan. Akan ada admin yang akan memilih satu foto atau data per TPS yang akan dimasukkan ke mesin utama penghitungan suara, agar bisa diperoleh hasilnya dengan cepat.
Tak ada syarat khusus bagi yang ingin berpartisipasi sebagai relawan. Cukup instal aplikasinya, kemudian login menggunakan Facebook, Twitter atau Google Account. Ketika sudah didapat data yang valid, Kawal Pilkada akan otomatis melakukan rekapitulasi penghitungan cepat (quick count) secara real time, sehingga kita juga bisa memantau langsung hasil quick count lewat aplikasi tersebut.
Jelang Pilkada 2017 berlangsung, Khairul berharap KPU akan lebih serius dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kode wilayah setiap daerah pun harus konsisten dari tahun ke tahun untuk memudahkan Kawal Pilkada mengumpulkan data.
"Jangan tiap tahun berubah untuk daerah yang sama. Pemanfaatan teknologi harus semakin ditingkatan untuk memajukan proses pemilihan umum baik kepala daerah maupun presiden," harapnya. (rns/rou)
