APJII Revisi Hasil Survei Internet 2016

ADVERTISEMENT

APJII Revisi Hasil Survei Internet 2016

Adi Fida Rahman - detikInet
Selasa, 08 Nov 2016 09:55 WIB
Foto: adifida/detikcom
Jakarta - Survei yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) belum lama ini masih dirasa mengganjal bagi sebagian pihak. Karena itu, survei ini pun direvisi demi memperjelas hasilnya.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengatakan pihaknya sengaja merilis versi kedua hasil Survei Internet 2016. Sebab sejumlah pihak memberikan masukan pada rilis pertama yang dikeluarkan pada 24 Oktober 2016 lalu.

Walau demikian, pria yang kerap disapa Jamal ini menegaskan tidak terjadi perubahan data dari sebelumnya. Hanya sejumlah poin mengalami penyesuaian agar dapat lebih mudah dipahami.

"Selama dua minggu kami kupas lagi semuanya, semua data sesuai dan tidak ada satupun yang salah. Hanya ada perubahan di cara penyajiannya saja agar mudah. Infografis yang disajikan lebih simpel dan gampang dipahami," kata Jamal tadi malam saat pemaparan hasil Survei Internet 2016 yang berlangsung di kantor APJII, Gedung Cyber, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Dijelaskan kembali oleh Sekjen APJII Henri Kasyfi Soemartono, hasil Survei Internet 2016 terdiri atas dua bagian. Setiap bagian dilakukan survei sendiri-sendiri.

"Jadi kami melakukan dua kali survei. Survei pertama melihat penetrasi internet. Lalu yang kedua lebih pada perilaku pengguna internet di Indonesia," kata Henri.

Untuk melihat penetrasi dan perilaku pengguna internet, survei yang dilakukan oleh Polling Indonesia itu menggunakan teknik sampel. Dijelaskan analis Polling Indonesia Yonda Nurtakwa untuk pengambilan sampel penetrasi pengguna internet menggunakan metode probability sampling, area random sampling, dan unit analisis provinsi.

"Karena tidak memiliki data yang valid untuk (survei) ini, maka menggunakan proposional jumlah penduduk. Artinya sampel yang kita ambil dari proporsi jumlah penduduk di area tersebut. Unit analisanya adalah provinsi," jelas Yonda.

Menurutnya metode yang digunakan ini sudah umum dipakai oleh lembaga survei, terutama saat melakukan survei nasional. Pada Survei Internet 2016, jumlah yang dipakai 1.250 sampel untuk melihat penetrasi internet.

APJII Revisi Hasil Survei Internet 2016Foto: adifida/detikcom

Sementara untuk melihat perilaku pengguna internet dipakai 2.000 sampel. Teknik sampelnya sendiri memakai multistage random sampling, varian area random, sampling mix dengan convenience sampling.

Dikatakan Yonda, jumlah sampel untuk penetrasi maupun perilaku internet dinilai sudah pas. Sebab margin of error masih dalam batas wajar yakni 2,8%. Adapun nilai level of confidence 95%.

"Kontrol kualitas sampelnya 10% dari total sampel. Artinya kami mericek kembali ke 10% dari sampel apakah benar petugas melakukan survei tatap muka atau tidak jika ditemui data-data yang janggal," paparnya..

Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan wawancara langsung dengan tatap muka dan dibantu kuisoner. Kriteria sampel sendiri ditetapkan sesuai kesimpulan tentang karakteristik pengguna internet.

Di mana pengguna internet adalah individu yang mengakses internet baik di rumah maupun luar rumah, pakai komputer ataupun perangkat mobile. Selain itu tidak ada batasan tahun dan frekuensi penggunaan, umur dan kepemilikan.

PNS Hilang

Pada hasil Survei Internet versi dua, sejumlah katergori di sederhanakan. Misalnya pada kategori pekerjaan, tidak tercantum lagi pegawai negeri sipil (PNS). Semua digabungkan dalam klasifikasi pegawai.

Penghapusan PNS sendiri untuk lebih menyederhanakan serta menyesuaikan dengan survei yang dilakukan 2014. Terkait soal PNS pada versi pertama yang pertanyakan peneliti LIPI karena jumlahnya lebih besar, Yonda menjawab ketika ketika turun ke lapangan, banyak ditemukan honorer dan pekerja harian lepas (PHL) mereka mengakunya adalah PNS.

"PNS honorer dan PHL tidak ada data pastinya di Kemenpan, jadi perlu jadi pertimbangkan untuk mengupdate datanya. Karena di lapangan, kami tidak bisa mendesak responden. Kalau mengaku PNS ya kita masukan ke PNS, walaupun dia berstatus honorer atau PHL. Jadi data ini masih valid dan sesuai dengan kaidah atau margin of error yang ditetapkan," pungkas Yonda.

(afr/rou)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT