Walikota Risma: Sistem Online Hemat 20% Anggaran Surabaya

Jakarta - Sudah bukan rahasia lagi, sistem online membuat segala hal jadi efisien, hemat waktu dan biaya, seperti pengalaman Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sejak 2003, pengelolaan anggaran Pemkot Surabaya tidak lagi dilakukan dengan cara tunai, melainkan dengan sistem online.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, penggunaan elektronik dalam pengelolaan anggaran sudah menjadi keharusan. Selain efisien dalam segi waktu, dengan sistem elektronik juga bisa lebih detail.

"Seluruh manajemen kota Surabaya saat ini semuanya sudah kita lakukan secara elektronik. Semua kami lakukan online," kata wanita yang akrab disapa Risma ini, berbicara di peresmian FTTH Association Summit di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Dia menambahkan, penggunaan sistem online juga berdampak pada penghematan anggaran yang cukup besar, meski Risma tak menyebut besaran anggarannya.

"Dengan sistem online kami bisa hemat anggaran 20-25%, kita juga gak pakai kertas kuitansi atau berkas-berkas semacam itu. Semua data terkoneksi dan mudah bagi warga mendapatkan pelayanan," sebutnya.

Sama seperti smart city lainnya, e-government yang diterapkan Risma di wilayah dipimpinnya antara lain terbagi dalam 11 cakupan yang terbagi-bagi lagi dalam sub sektor.

Sistem elektronik yang diterapkan Pemkot Surabaya dapat ditemui di sistem pengelolaan keuangan daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana, e-Permit, e-Health, Simprolamas, Dishub dan Media Center.

Risma mencontohkan, untuk e-Education, seluruh proses pendidikan mulai dari pendaftaran, try out dan ujian nasional, siswa sekolah di Surabaya sudah tidak gagap lagi dengan sistem online.

Begitu juga dengan segala macam perizinan, mulai dari pengurusan akte kelahiran, kematian, bisa langsung online dan beberapa hari kemudian dokumennya dikirim lewat pos, sehingga warga tidak perlu repot mengurusnya.  

"Untuk monitoring, CCTV ditempatkan di taman, jalan-jalan kota, pompa air dan objek vital, termasuk monitoring sampah. Itu semua bisa saya lihat dari iPad saya," papar Risma.  

Sistem elektronik juga menurutnya mengedepankan transparansi dan melibatkan warganya untuk ikut berperan bagi daerahnya masing-masing.

"Warga saya itu gak sungkan bilang ke saya, 'Bu Risma ini kok gak dikerjakan' kalau laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka ikut mengawasi dan saya jadi tahu mana saja yang sudah dikerjakan atau belum. Dan itu akan berpengaruh pada e-performance PNS, Camat, Lurah kami," terang Risma.

Kota-kota seperti Surabaya, Banyuwangi, Bandung dan Banda Aceh sudah memiliki basis kuat dan telah menerapkan konsep smart city. Untuk itu, Masyarakat Telematika (Mastel) dan Indonesia Association Fiber to the Home (IFA) melirik peluang untuk meningkatkan jaringan ultra broadband berdasarkan teknologi Fiber to the Home (FTTH).

Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan perusahaan seperti Huawei, Telkom, Jababeka, dan MyRepublic, mereka akan mengeksplorasi kerja sama strategis dengan kota-kota tersebut untuk menjadi percontohan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan potensi infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi oleh semua lapisan masyarakat. (rns/ash)