Soal BUT, Twitter Terus 'Tek-tokan' dengan Pemerintah

Jakarta - Dalam kunjungannya ke Silicon Valley bulan lalu, Presiden Joko Widodo meminta layanan Over The Top (OTT) mengikuti aturan Pemerintah, salah satunya pendirian Badan Usaha Tetap (BUT).

"Twitter berada di Indonesia, kita menghargai yang dilakukan pemerintah. Kita akan selalu di posisi mendengarkan, melakukan komunikasi," kata Country Business Head Twitter Indonesia Roy Simangunsong menanggapi hal ini, ditemui di acara Ulang Tahun Twitter ke-10 di Conservatory, Teluk Betung, Jakarta Pusat tadi malam (21/3/2015).

Dikatakan Roy, dirinya dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara selalu melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan beliau. Namun Roy mengaku belum bisa memberitahukan informasi lebih detail terkait hal ini, hingga semua prosesnya sudah jelas.

"Yang kami bicarakan dengan Pemerintah tidak spesifik hanya soal OTT. Selain itu (membicarakan) mitigasi bencana, Pak Jokowi juga kan menyampaikan Twitter ingin jadi bagian dari misi menyampaikan perdamaian," terangnya.

Pentingnya Twitter, Facebook, WhatsApp dan OTT lain menjadi BUT menurut Menkominfo Rudiantara adalah sesuatu yang umum di berbagai negara.

"Hanya kita belum menerapkan saja. Jadi di mana-mana, di dunia juga begitu," kata Rudiantara dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.

Pentingnya Twitter cs menjadi BUT menurut Rudiantara juga sebagai bagian dari pelayanan terhadap pelanggan atau pengguna, sehingga mereka akan mudah mengajukan komplain jika terjadi sesuatu.

Pertimbangan lain adalah pentingnya perlindungan konsumen, terutama untuk perlindungan data-data personal milik pengguna. Tak kalah penting, keharusan menjadi BUT bagi perusahaan-perusahaan ini adalah untuk membuat taat aturan pajak di Indonesia. (rns/ash)