Jokowi ke AS, Indonesia Mau Jadi Jawara Ekonomi Digital

Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam agenda lawatannya ke Amerika Serikat pekan depan, rencananya akan ikut berkunjung ke kawasan teknologi Silicon Valley bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Di Silicon Valley kami akan tunjukkan pada mereka, Indonesia akan jadi the largest digital economy in the region. Untuk menuju ke sana salah satunya dengan e-commerce," ungkap Rudiantara di sela acara Hackaton Merdeka 2.0 bersama Telkom di Kaffeine, SCBD, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Menurut menteri, bicara tentang aspek ekonomi internet, mau tak mau akan membahas e-commerce sebagai pemanfaatan internet untuk fasilitasi transaksi bisnis bukan hanya pada aspek informasi saja.

Pada 2014, nilai dari e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar. Angka itu dihasilkan oleh tiga segmentasi e-commerce yakni startup, usaha kecil dan menengah (UKM), serta kelompok usaha mapan (established).

"Kami rencananya akan revisi aturan DNI (daftar negatif investasi), jadi tidak ditujukan kepada startup dan UKM. Mereka ini justru harus diproteksi. Kalau belum apa-apa asing sudah masuk, kita nggak kebagian apa-apa. Revisi DNI kepada yang established saja," ujarnya.

Menurut menteri, jumlah transaksi USD 12 miliar memang besar, namun dalam skala global tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan e-commerce China pada tahun 2014 mencapai USD 430 miliar. "Jika dibandingkan dengan APBN Indonesia 2014, itu tiga kali lipatnya,” lanjutnya.

Menteri mencontohkan, e-commerce lokal yang sudah established, misalnya Tokopedia dan Blibli. Berdasarkan kajian isu yang berkaitan dengan e-commerce, terdapat enam kelompok isu yang harus di-upgrade bersama.

Pertama isu funding, yaitu akses kepada capital dimana perusahaan startup dan berkembang membutuhkan dukungan modal. Kedua, isu mengenai pajak. Dalam aspek ini ada distorsi tentang penerapan pajak.

"Contohnya PPn, bagaimana menerapkan pajak bagi UKM untuk e-commerce yang memiliki platform-marketplace. Pasti akan ada penghitungan pajak masuk dan pajak keluar yang sangat merepotkan." ‎

"O‎leh karena itu akan diterapkan semacam capital affirmative policy seperti pada capital market di bursa efek, dimana perpajakan final cuma nol koma satu persen," jelas Rudiantara.

Ketiga, isu perizinan. Secara khusus Kementerian Kominfo tidak mewajibkan perijinan untuk menjadi e-commerce player pada perusahaan startup.

"Tidak usah minta izin, hanya melakukan registrasi saja namun apabila sudah beroperasi akan dibuatkan akreditasi untuk perlindungan konsumen dengan metode sesederhana mungkin,” tambah Menkominfo.

Keempat, isu edukasi and SDM dalam peluang kerja didorong lebih banyak agar meningkatkan ekonomi berbasis internet di Indonesia. Kelima, isu logistik. Pada established company mungkin tak ada masalah untuk urusan logistik. ‎
‎
Keenam, isu infrastruktur jaringan telekomunikasinya. Dalam isu ini menjadi tugas utama Kementerian Kominfo memastikan infrastructure connectivity dengan jaminan keamanannya.

Terakhir, Rudiantara juga menyampaikan posisi roadmap e-commerce yang tengah disusun akan ada pembahasan akhir sebelum dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas.

"Pembahasannya hampir final. Semua kementerian nanti commit menjadikan roadmap e-commerce sebagai rujukan untuk keluarkan kebijakan-kebijakan," jelasnya.

Selanjutnya, pembahasan ini juga didorong menjadi acuan yang secara holisitik terintegrasi untuk mendorong digital economy.

"Kami akan terus mendukung dan memperhatikan regulator sektornya agar dalam implementasinya menjadi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkas Rudiantara.‎

(rou/ash)