Pemerintah Kebut Roadmap 'Benteng' Cyber Nasional

Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, serangan cyber terus meningkat. Beberapa objek vital milik pemerintah kerap menjadi target serangan. Kondisi ini mendorong pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Sayangnya hingga kini pembahasan mengenai rencana tersebut belum menemui titik terang.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) Rudiantara, keberadaan BCN cukup penting. Namun ada hal yang lebih mendesak. Menurutnya, saat ini banyak stakeholder yang belum menyadari akan bahaya serangan cyber. Karena itu, penting melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Pemerintah akan makin mengakselerasi sosialiasi serangan cyber," ujar menteri yang kerap disapa Chief RA itu saat ditemui usai membuka Indonesia Cyber Security Summit di Hotel JS Luwansa, Jakarta (24/8/2015).

Lebih lanjut, kata Chief RA, saat ini pemerintah tengah menyusun blueprint atau roadmap pertahanan cyber. Rencananya roadmap tersebut akan rampung Oktober mendatang. Nantinya ini akan menjadi standar bagi sektor-sektor penting dalam menangkal serangan cyber.

"Akan ada 6-8 sektor yang akan kita address, mulai dari keuangan, transportasi hingga terkait kelistrikan" ujarnya.

Menkominfo mencontohkan bila serangan terjadi di PLN, maka aliran listrik akan padam. Efeknya bisa mengganggu segala sektor. "Bayangkan bila bandara terkena pemadaman, bisa membuat kacau penerbangan," urainya.

Lebih lanjut Chief RA mengatakan keamanan cyber nantinya akan terbagi dua, yakni defense dan non-defense (stategis). Posisi Kominfo sendiri berada di bagian strategis. Tugasnya akan berhubungan dengan berbagai sektor terkait sosialisasi roadmap pertahanan cyber.

"Kami akan menginformasikan bahwa ada pedoman ketahanan cyber. Selanjutnya sektor-sektor tersebut yang mengordinasi ke bidang-bidang terkait. Misalnya Kominfo berhubungan Kemenetrian Perhubungan, mereka selanjutnya menginstruksikan ke bandara atau Kereta Api," jelas pria berkacamata ini.

Dalam pembuatan roadmap sendiri, pemerintah akan mengacu pada sistem keamanan cyber milik negara-negara maju. Namun akan disesuaikan dengan kondisi sektor di Indonesia.

(ash/ash)