Kategori Berita
Daerah
Layanan
Detik Network
detikInet
Agustus, Indonesia Punya 'Peta Jalan' e-Commerce

Agustus, Indonesia Punya 'Peta Jalan' e-Commerce


- detikInet

Menkominfo Rudiantara (rou/detikINET)
Jakarta - Roadmap pengembangan industri e-commerce di Indonesia yang diinginkan Presiden Joko Widodo setelah terpukau melihat kesuksesan Alibaba di China, diharapkan bisa selesai dan bisa langsung kick-off pada Agustus 2015 ini.

Menurut pemaparan Menkominfo Rudiantara, dalam roadmap tersebut masing-masing kementerian atau lembaga sudah memiliki arah pengembangan e-commerce dan tenggat waktu yang jelas.

"Roadmap e-commerce diharapkan selesai bulan Agustus. Nanti dalam roadmap itu disebutkan apa yang akan dilakukan masing-masing kementerian dan lembaga terkait," ujarnya saat ditemui di Makassar, Senin (5/4/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian Kominfo nantinya tak hanya sendirian. Karena menurut Rudiantara, pengembangan e-commerce ini harus bekerja sama dengan lembaga dan kementerian yang lain. Tujuannya agar antar lembaga yang bekerja sama nanti dapat sinergis.

"Lembaga dan kementeriannya ada delapan. Misalnya Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan di roadmap ini akan melakukan apa dan berapa lama, lalu Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Perhubungan melakukan apa. Kalau Kominfo ya tugasnya menangani internet," paparnya.

Roadmap ini pun belum tentu bisa langsung diimplementasikan. Setelah masing-masing kementerian dan lembaga menentukan arahnya dalam pengembangan e-commerce nanti, Rudiantara memperkirakan eksekusinya masih butuh waktu panjang.

"China saja butuh lima tahun untuk mewujudkan roadmap e-commerce. Roadmap ini tidak langsung terwujud, tapi kemungkinan butuh lima sampai sepuluh tahun. Tapi kita akan mulai kick-off pada Agustus itu saat pengumuman," tegasnya.

Selama proses pengembangan roadmap, Menkominfo juga menginisiasi workshop bersama sejumlah kementerian, lembaga dan asosiasi e-commerce untuk memuluskan pembentukan roadmap bersama-sama.

"Sekarang kan sudah workshop, nanti akan ada pembahasan lagi dengan teman-teman kementerian. Selain itu kita juga mendorong sertifikasi untuk membangun trust. Sertifikasi untuk situs itu rencananya diserahkan ke pihak ketiga, misalnya asosiasi. Ini mirip dengan akreditasi di universitas," pungkasnya.

(rou/ash)







Hide Ads