Rencana Blokir YouTube Diprotes LSM Malaysia

Kuala Lumpur -

Rencana Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memblokir YouTube mendapat kecaman dari sejumlah aktivis hak-hak sipil dan warga setempat,. Pemblokiran ini dianggap sebagai sebuah kemunduran.

Pendiri LSM Lawyer for Liberty (LFL) Eric Paulses, mengatakan bahwa seharusnya masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri konten YouTube. Selain itu dengan aturan blokir tersebut, bisa membuka jalan bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dia memperingatkan bahwa bentuk sensor akhirnya bisa menyebar ke luar tujuan yang seharusnya.

"Saya pikir ini seperti lereng yang licin. Setelah Anda mulai menyensor beberapa film di internet, maka seperti bola salju akan mempengaruhi konten yang lain," katanya seperti dikutip detikINET dari Malaysian Digest, Kamis (27/11/2014).

"Pemblokiran ini tentu akan melanggar hak individu atas kebebasan informasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara," tambahnya.

Sementara itu menurut Direktur Suaram Yap Swee Seng, rencana menerapkan firewall adalah metode regressive dan mengurangi pilihan warga Malaysia untuk memilih informasi. Menurutnya, ini yang menyebabkan Bangsa Malaysia tidak akan maju.

"Ide mendirikan firewall bagi kita adalah ukuran regresif untuk membatasi akses ke informasi dan juga membatasi kebebasan berekspresi," katanya kepada Malay Mail Online.

Yap mengatakan firewall tidak efektif. Dia juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa hal itu bisa mudah disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk melindungi diri dari kritik publik.

"Ada kemajuan teknologi setiap hari dan banyak negara telah mencoba firewall dan tidak benar-benar bekerja dengan efektif. Tetapi perhatian utamanya adalah pemerintah menggunakan ini sebagai alasan menyaring informasi untuk menutupi kesalahan mereka dan untuk menyaring informasi berdasarkan kepentingan politik mereka, bukan kepentingan negara," tambahnya.

"Biarkan masyarakat sendiri menilai informasi apa yang cocok atau tidak untuk mereka," katanya, setelah sebelumnya juga mencatat bahwa banyak aktivis dan LSM termasuk Suaram mengandalkan YouTube untuk menyebarkan informasi.

(tyo/fyk)