Indonesia Bebas Pornografi? Hampir Tak Mungkin!

Jakarta - Vimeo sebetulnya adalah layanan berbagi video yang tak secara khusus menyajikan konten pornografi. Sialnya, Vimeo terpaksa diblokir di Indonesia karena tak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.

Pemblokiran yang merupakan warisan dari rezim terdahulu ini coba ditengahi oleh Menkominfo yang baru, Rudiantara. Dia bersama dengan para netizen diajak mencari jalan tengah dalam sebuah diskusi bersama Vimeo.

Ada titik terang soal pemblokiran ini, Vimeo diminta Rudiantara untuk mengikuti saran yang diberikan olehnya dan juga dari netizen. Bahkan, RA -- sapaan akrabnya -- langsung menunjuk salah satu netizen untuk maju dalam diskusi yang bersifat teknis.

"Kira tahu zero negatif contents is almost impossible, tetapi kita harus memaksimalkan," kata Henry Kasyfi, Ketua KlikIndonesia yang ditunjuk Rudiantara dari kalangan netizen.

Dalam perbincangannya dengan detikINET sebelumnya, netizen memberi dua saran terkait teknis filtering konten pornografi di Vimeo. Pertama, filtering dengan nomor IP dari Indonesia khusus untuk konten yang sudah diberi rating 'mature'.

Kedua, netizen akan meminta kepada Vimeo untuk meletakkan konten yang dirating 'mature' ke subdomain tertentu. Misalnya, mature.vimeo.com.

Bicara soal konten pornografi, Vimeo bukan satu-satunya yang sengaja memasukan video tak senonoh di layanannya. Asal tahu saja, YouTube pun beberapa kali juga 'kebobolan' terkait soal konten porno ini.

Menurut Henry, Vimeo tak serta merta diistimewakan, baik oleh netizen atau Kominfo sendiri.

"Niat kita adalah friendly discussion dengan semua situs global. Kebetulan, Vimeo menjadi yang pertama," kata Henry.

Dia menambahkan, friendly discussion maksudnya adalah agar penyedia layanan bisa saling mengerti.

"Agar kita saling mengerti, kita mengerti tujuan mereka, mereka mengerti culture value kita," sebutnya.

Sudah lumrah sebetulnya, layanan internet selalu digunakan untuk hal yang baik dan buruk. Untuk itulah terkadang, tiap layanan seperti Vimeo pun menyediakan tanda 'Flag' sebagai alaram untuk pengelola dari hasil laporan pengguna terkait konten negatif.

Melibatkan user secara langsung seperti itu, apakah tidak cukup?

"Kalau diserahan ke individual user, proses agar lama. Kita coba proses yang lebih cepat," tandasnya.

(tyo/ash)