Jumat, 17 Okt 2014 19:21 WIB
Kolom Telematika (Bagian 5 - Tamat)
'Government PR' Kominfo Jangan Nanggung!
Gatot S Dewa Broto (rou/detikINET)
Jakarta - Salah satu fungsi utama Kementerian Kominfo selain sebagai regulator dan enabler infrastruktur telekomunikasi adalah dalam hal diseminasi informasi.
Dalam era Kabinet Jokowi – JK nanti, kedua fungsi tersebut (jika memang tidak ingin dipisahkan) harus dioptimalkan secara konsisten dan dengan grand design yang jelas.
Banyak pekerjaan rumah Kominfo yang sangat segera harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada, karena realitanya menunjukkan, bahwa aksesibilitas belum merata (kesenjangan antara kota dan desa masih jauh dan arahnya makin melebar).
Ini belum terhitung dengan masalah kualitas, dimana Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara yang digolongkan dengan ICT/TIK yang tidak berkualitas (urutan 105 dunia).
Serta yang lebih memprihatinkan adalah peran industri dalam negeri yang sangat terbatas, dimana hardware lebih dari 95% berasal dari luar negeri dan software-nya apalagi mayoritas asing.
Lebih buruk lagi, aplikasi/local content masih sangat terbatas dan dikuasai oleh konten asing (Google, Facebook, WhatsApp, dll). Finally, yang lebih menyedihkan lagi peran pemerintah sangat minimal.
Idealnya, tugas-tugas akselerasi tersebut dioptimalkan. Dan di sisi lain, fungsi diseminasi informasi juga tidak boleh 'tanggung kinerjanya'.
Kalau memang harus berfungsi sebagai Government PR, lakukanlah tugas itu se-all out mungkin, tidak hanya identik dengan satu sosialisasi ke sosialisasi yang lain atau mem-back up sejumlah media center di berbagai pelosok tanah air.
Tugas-tugas yang disebut terakhir itu memang penting, tetapi idealnya (dan memang harus) mampu out of the box, yaitu mampu di bawah koordinasi Menteri Kominfo untuk bisa benar-benar menjadi PR nya pemerintah.
Fakta menunjukkan, cukup banyak isu krusial yang tidak di-back up oleh Kominfo, seperti ketika heboh penetapan RUU Pilkada, dan sejumlah isu lain. Harusnya Menkominfo melalui jajarannya tidak boleh membiarkan Presiden RI menjadi bulan-bulanan publik.
Di era Kabinet Presiden Jokowo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hal tersebut tidak boleh terjadi, karena publik makin kritis dan tuntutan makin banyak, sehingga itu tugas Kementerian Kominfo untuk berkomunikasi secepatnya dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang beragam kepada rakyat.
Dengan demikian, sepopuler apapun citra Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun tetap ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan rakyat.
Dalam konteks ini Kementerian Kominfo khususnya melalui Menteri Kominfo dan seluruh jajarannya harus mampu merespon secepatnya apapun isu publiknya pada rakyat dalam kesempatan pertama.
Jika tidak, Presiden Jokowo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menterinya hanya akan menjadi target 'sitting dock' ataupun bahasa militernya 'ground killing' yang setiap saat dibidik oleh media yang kritis menyoroti berbagai kebijakannya.
Dan jika itu efektif dilakukan, kalangan industri telekomunikasi pun akan puas karena tidak merasa terbebani untuk lebih dipikirkan oleh Kominfo, karena akan merasa masing-masing fungsi sudah akan dimaksimalkan tugasnya.
Tidak ada jeleknya mengambil hal-hal positif dari Departemen Penerangab masa lalu asal tidak menghidupkan regim represif dan pembredelannya.
Dulu Departemen Penerangan seakan-kan hadir saat publik membutuhkan. Kini saat media sosial makin popular, Kominfo pun juga harus memposisikan diri tanggung-jawabnya. Do not do everything as usual, do all of things through extraordinary ways!
*) Penulis, Gatot S Dewa Broto merupakan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI. Sebelumnya ia juga lama menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo RI. Tulisan ini merupakan bagian 4 dari 5 tulisan berseri.
(ash/ash)
Dalam era Kabinet Jokowi – JK nanti, kedua fungsi tersebut (jika memang tidak ingin dipisahkan) harus dioptimalkan secara konsisten dan dengan grand design yang jelas.
Banyak pekerjaan rumah Kominfo yang sangat segera harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada, karena realitanya menunjukkan, bahwa aksesibilitas belum merata (kesenjangan antara kota dan desa masih jauh dan arahnya makin melebar).
Serta yang lebih memprihatinkan adalah peran industri dalam negeri yang sangat terbatas, dimana hardware lebih dari 95% berasal dari luar negeri dan software-nya apalagi mayoritas asing.
Lebih buruk lagi, aplikasi/local content masih sangat terbatas dan dikuasai oleh konten asing (Google, Facebook, WhatsApp, dll). Finally, yang lebih menyedihkan lagi peran pemerintah sangat minimal.
Idealnya, tugas-tugas akselerasi tersebut dioptimalkan. Dan di sisi lain, fungsi diseminasi informasi juga tidak boleh 'tanggung kinerjanya'.
Kalau memang harus berfungsi sebagai Government PR, lakukanlah tugas itu se-all out mungkin, tidak hanya identik dengan satu sosialisasi ke sosialisasi yang lain atau mem-back up sejumlah media center di berbagai pelosok tanah air.
Tugas-tugas yang disebut terakhir itu memang penting, tetapi idealnya (dan memang harus) mampu out of the box, yaitu mampu di bawah koordinasi Menteri Kominfo untuk bisa benar-benar menjadi PR nya pemerintah.
Fakta menunjukkan, cukup banyak isu krusial yang tidak di-back up oleh Kominfo, seperti ketika heboh penetapan RUU Pilkada, dan sejumlah isu lain. Harusnya Menkominfo melalui jajarannya tidak boleh membiarkan Presiden RI menjadi bulan-bulanan publik.
Di era Kabinet Presiden Jokowo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hal tersebut tidak boleh terjadi, karena publik makin kritis dan tuntutan makin banyak, sehingga itu tugas Kementerian Kominfo untuk berkomunikasi secepatnya dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang beragam kepada rakyat.
Dengan demikian, sepopuler apapun citra Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun tetap ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan rakyat.
Dalam konteks ini Kementerian Kominfo khususnya melalui Menteri Kominfo dan seluruh jajarannya harus mampu merespon secepatnya apapun isu publiknya pada rakyat dalam kesempatan pertama.
Jika tidak, Presiden Jokowo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menterinya hanya akan menjadi target 'sitting dock' ataupun bahasa militernya 'ground killing' yang setiap saat dibidik oleh media yang kritis menyoroti berbagai kebijakannya.
Dan jika itu efektif dilakukan, kalangan industri telekomunikasi pun akan puas karena tidak merasa terbebani untuk lebih dipikirkan oleh Kominfo, karena akan merasa masing-masing fungsi sudah akan dimaksimalkan tugasnya.
Tidak ada jeleknya mengambil hal-hal positif dari Departemen Penerangab masa lalu asal tidak menghidupkan regim represif dan pembredelannya.
Dulu Departemen Penerangan seakan-kan hadir saat publik membutuhkan. Kini saat media sosial makin popular, Kominfo pun juga harus memposisikan diri tanggung-jawabnya. Do not do everything as usual, do all of things through extraordinary ways!
(ash/ash)
