Di ruang komando seluas 100 meter yang dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang sangat canggih itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengetahui situasi yang terkini dengan data yang paling aktual.
Termasuk juga monitoring terhadap implementasi proyek dan program pembangunan nasional dan juga sebaliknya berbagai kendala di lapangan, sehingga presiden tidak serta merta hanya menerima laporan dari bawahannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ruang tersebut dibangun pada 1961 oleh presiden saat itu, John F. Kennedy, setelah gagal dalam invasi Bay of Pigs di Kuba gara-gara informasi yang tidak real time.
Di West Wing atau markas para staf Gedung Putih, dinding situation room dibuat kedap suara dengan audio dan video yang keamanannya terjaga untuk tidak bisa diakses pihak luar.
Mengingat situation room di Bina Graha belum secanggih itu, tidak tertutup kemungkinan bisa dikembangkan ke arah yang lebih strategis. Publik tidak perlu antipasti dengan masalah anggaran dulu karena itu isu sensitif.
Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah, bahwasanya situasi darurat dapat terjadi kapan pun dan di mana saja.
Oleh karenanya, Presiden RI, khususnya nanti Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus memiliki akses terhadap segala bentuk komando komunikasi dan operasi darurat tanpa mengenal keterbatasan waktu, tempat, dan infrastruktur utama sebagai penunjangnya.
Untuk itu dibutuhkan fasilitas dengan perangkat telekomunikasi yang spesifik. Tidak hanya untuk mengetahui kondisi terkini dari sejumlah lokasi, juga mampu menyampaikan perintah komando -- yang tentu saja ada jaminan sangat secure dari kemungkinan penyadapan dan hanya dioperasikan oleh petugas atau pejabat tertentu yang sangat terbatas dan dibekali dengan password tertentu juga.
Kenapa fasilitas seperti itu penting? Bukankah sudah ada telefon dan back up komunikasi data berbasis internet yang menjangkau sejumlah daerah pelosok juga? Sistem komando ini tentu sangat berbeda.
Fasilitas ini dapat melekat pada pesawat kepresidenan, mobil yang digunakan presiden, istana presiden di beberapa kota tertentu.
Hanya satu persyaratan tambahan yang sangat wajib disediakan, bahwa sarana dan prasarana yang dilengkapi itu harus sangat high secure. Karena sekali diduduki oleh pihak lain yang tidak bertanggung-jawab, maka akan sangat mengganggu sistem secara keseluruhan.
Dengan kata lain, mereka yang bertanggung-jawab ini harus dijamin loyalitasnya pada kepala pemerintahan. Apakah itu bisa direalisasikan? Jawabannya, sangat bisa.
Semua tergantung political will dari pemerintahan baru di era JokowiβJK, apalagi mereka berdua sudah commited untuk lebih banyak operasional dari pada duduk di belakang meja.
Atau bahkan, dengan sistem yang bisa disebut 'President Mobile Command Center' ini, Presiden Jokowio dan Wapres Jusuf Kalla dapat memberikan arahan dan memutuskan suatu langkah taktis dan strategis yang harus diputuskan dalam hitungan menit tanpa harus menunggu para menterinya bertemu bersama.
Ini sudah diterapkan di AS, Rusia dan sejumlah negara besar tertentu. Tapi mengapa tidak melalui suatu laptop saja? Sangat tidak mungkin, karena dibutuhkan server yang kapasitasnya cukup besar.
Ini jangan dianggap menyuburkan pola militeristik dalam berkomunikasi dengan publik. Sama sekali tidak, hanya saja manfaat kecepatan, akurasi dan pola komandonya yang diterapkan.
*) Penulis, Gatot S Dewa Broto merupakan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI. Sebelumnya ia juga lama menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo RI. Tulisan ini merupakan bagian 4 dari 5 tulisan berseri.
(rou/rou)